Katabrita – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara mendorong peningkatan efektivitas bantuan di sektor pertanian dan perikanan agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Kamis (23/4) 2026, sebagai bagian dari rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulut menyatakan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema distribusi bantuan yang selama ini berjalan.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menegaskan bahwa ketepatan sasaran dan kecepatan distribusi menjadi kunci utama keberhasilan program bantuan bagi petani dan nelayan.
“Kita ingin memastikan setiap bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak dan digunakan untuk meningkatkan produktivitas,” ujar Selvanus.
Ia menjelaskan, pemerintah akan mendorong transformasi digital dalam pendataan kelompok tani dan nelayan guna meningkatkan transparansi serta akurasi distribusi bantuan.
Selain itu, peningkatan bantuan teknologi bagi nelayan serta penyediaan bibit unggul bagi petani juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Menurutnya, sektor kelautan, perikanan, dan pertanian merupakan motor penggerak ekonomi kerakyatan di Sulawesi Utara yang harus terus diperkuat.
“Kita ingin Sulawesi Utara mampu menjadi lumbung pangan dan produk perikanan yang berdaya saing,” tegasnya.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mampu menekan angka kemiskinan, khususnya di wilayah perdesaan.
(*/in)