Katabrita – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengingatkan pentingnya penyajian data yang aktual dan akurat dalam proses evaluasi program dan kegiatan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulut dalam rangka evaluasi capaian program kegiatan tahun 2026, yang digelar di Ruang Rapat Komisi I, Selasa (19/5).
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulut yang juga Koordinator Komisi I, Royke Anter, memberikan catatan kritis terkait data yang disampaikan oleh Dinas PMD Sulut. Menurutnya, data yang digunakan dalam laporan harus selalu diperbarui agar mencerminkan kondisi dan perkembangan terkini.
“Ke depan, data yang disampaikan harus up to date. Jangan sampai sudah lewat satu bulan lebih masih menggunakan data lama. Ini bisa menimbulkan kesan tidak transparan,” tegas Royke.
Ia menilai, data yang tidak diperbarui secara berkala dapat menghambat proses evaluasi dan pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Selain itu, penggunaan data lama berpotensi menimbulkan persepsi negatif terkait transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
Royke menegaskan bahwa setiap organisasi perangkat daerah perlu memastikan seluruh data dan informasi yang disajikan kepada DPRD telah melalui proses pembaruan sesuai perkembangan terbaru. Dengan demikian, evaluasi terhadap capaian program dapat dilakukan secara lebih objektif, tepat sasaran, dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif.
Menurutnya, ketersediaan data yang valid dan terkini juga menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, serta akuntabel kepada masyarakat.
RDP tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Sulut terhadap pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah sepanjang tahun anggaran 2026, sekaligus menjadi forum untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan upaya perbaikan dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah.
(*/in)