Katabrita – Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menandatangani Kerja Sama Antardaerah (KAD) secara Government to Government (G2G) yang diperkuat melalui kerja sama Business to Business (B2B) untuk komoditas beras, Rabu (1/7) 2026.
Penandatanganan kerja sama dihadiri Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, Bupati Sidrap H. Syaharuddin Alrif, Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto, Wakil Bupati Sidrap Nur Kana’ah, Ketua DPRD Sidrap H. Takyuddin Masse, Dandim 1420 Letkol Inf Andi Zulhakim Asdar, Sekretaris Daerah Sidrap Andi Rahmat Saleh, serta Sekretaris Daerah Minahasa Lynda Deisye Watania.
Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah konkret memperkuat ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi beras sebagai salah satu komoditas strategis yang masih mengalami fluktuasi harga di Kabupaten Minahasa.
“Kerja sama ini sejalan dengan upaya bersama Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi melalui implementasi strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” ujar Joko.
Menurutnya, melalui pasokan beras dari Sidrap, stabilitas harga dan daya beli masyarakat Minahasa diharapkan dapat lebih terjaga, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi petani dan pelaku usaha di kedua daerah.
BI mencatat harga beras medium di Kabupaten Minahasa selama Juni 2026 berada pada kisaran Rp14.375 hingga Rp15.625 per kilogram, sedangkan beras premium berkisar Rp15.000 hingga Rp16.875 per kilogram. Tekanan harga tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan pasokan melalui kerja sama antardaerah.
Sementara itu, Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan beras masyarakat Minahasa yang terus meningkat.
Menurutnya, Sidrap sebagai salah satu lumbung pangan nasional diharapkan menjadi mitra strategis dalam membangun hubungan perdagangan yang saling menguntungkan melalui kerja sama pemerintah maupun pelaku usaha.
(*/in)