Katabrita – Penataan kemitraan media di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menjadi perhatian Komisi I DPRD Sulut. Anggota Komisi I, Henry Walukow, meminta Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Sulut segera menyiapkan pedoman yang jelas sebagai acuan pelaksanaan kerja sama dengan media.
Usulan tersebut disampaikan Henry dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Sulut bersama jajaran Diskominfo di ruang rapat Komisi I, Senin (26/10).
Menurut Henry, standar yang jelas diperlukan agar proses kerja sama media memiliki dasar dan mekanisme yang terukur. Dengan demikian, pelaksanaannya dapat berlangsung tertib, transparan, serta memiliki kepastian dalam penerapan di lapangan.
“Landasan baku untuk kerja sama media ini menjadi pegangan dasar agar ke depannya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan,” tegas legislator Partai Demokrat dari daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung tersebut.
Henry juga menyoroti perlunya pembenahan dalam pengelolaan kemitraan publikasi di Diskominfo Sulut. Ia berharap penyusunan pedoman teknis dapat memberikan kejelasan mengenai persyaratan, proses verifikasi, hingga mekanisme penentuan media yang akan bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Menanggapi hal itu, Kepala Diskominfo Sulut, Zainudin Saleh Hilimi, menyatakan pihaknya menerima masukan tersebut dan akan menindaklanjutinya melalui penataan mekanisme kemitraan media.
Zainudin menjelaskan, ke depan, media yang memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan akan menjadi dasar dalam menentukan kerja sama dengan Diskominfo Sulut.
“Ke depannya, yang memenuhi standar baku itu yang akan diakomodir. Pengaturannya akan kita atur,” kata Zainudin.
(*/in)