Katabrita – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Regulasi tersebut kini memasuki tahap akhir pembahasan sebelum diajukan ke Rapat Paripurna.
Pembahasan berlangsung di ruang rapat serbaguna DPRD Sulut, Selasa (13/10), dipimpin Ketua Pansus Toni Supit, SE.MM.
Dalam rapat tersebut, Toni mendorong seluruh pihak yang terlibat untuk menyatukan pandangan terhadap sejumlah substansi yang masih perlu disempurnakan agar proses pembahasan dapat segera dituntaskan.
Ia menyebutkan, materi yang tersisa hanya berada pada bagian akhir draf, sehingga diharapkan dapat segera diselesaikan dan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
“Bisa kita paripurnakan Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Provinsi Sulawesi Utara ini. Ada bab terakhir yang tinggal dua halaman untuk diselesaikan, mari kita samakan persepsi,” ujarnya.
Rapat turut dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulut, Hermina Syaloom Dailly Korompis, jajaran Biro Hukum, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Dalam pemaparan draf terbaru, Syaloom Korompis menjelaskan sejumlah penyesuaian yang dilakukan setelah melalui koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Penyempurnaan mencakup konsiderans, dasar hukum, hingga sejumlah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Landasan hukum yang disesuaikan antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Substansi Ranperda juga diperluas dengan mengatur penyediaan layanan perizinan berbantuan dan layanan bergerak atau mobile service. Fasilitas ini diarahkan untuk menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan akses internet.
Selain itu, pemerintah daerah didorong menyediakan pelayanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas agar akses terhadap layanan perizinan semakin inklusif.
Penyesuaian lainnya dilakukan dengan mengganti penggunaan istilah “investor” menjadi “pelaku usaha”. Perubahan ini dimaksudkan agar cakupan penerima manfaat regulasi tidak terbatas pada investor, tetapi juga menjangkau pelaku usaha secara lebih luas.
Ranperda tersebut turut memuat pengaturan mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi yang mekanismenya akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Sementara ketentuan teknis terkait pembatasan tenaga kerja asing ditempatkan dalam bagian penjelasan untuk menjaga keselarasan dengan regulasi pemerintah pusat.
Melalui penyempurnaan tersebut, Pansus DPRD Sulut berharap pembahasan Ranperda dapat segera diselesaikan dan dibawa ke Rapat Paripurna.
Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan perizinan, memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha, sekaligus mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif di Sulawesi Utara.
(*/in)