Katabrita – Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi pekerjaan serius yang membutuhkan perhatian bersama di Sulawesi Utara (Sulut). Dalam kurun waktu 2021 hingga 2025, tercatat sebanyak 4.372 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah ini.
Data tersebut diungkapkan Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, saat menyampaikan tanggapan pemerintah provinsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Prakarsa DPRD tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (19/10).
Selain data lima tahun terakhir, Yulius juga membeberkan kondisi penanganan kasus berdasarkan rekapitulasi layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Sulut hingga 17 Oktober 2026.
Tercatat sebanyak 149 laporan pengaduan dan satu pengaduan langsung, dengan jumlah korban mencapai 190 orang. Dari jumlah tersebut, 59 merupakan perempuan dan 131 lainnya anak-anak.
Menurut Yulius, angka-angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan menggambarkan persoalan nyata yang menyangkut kehidupan korban, keluarga, hingga masa depan generasi muda. Karena itu, diperlukan langkah lebih kuat dalam pencegahan, penanganan, perlindungan, serta pemulihan korban.
Ia menilai, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat landasan hukum sekaligus memastikan kebijakan dan pelayanan di daerah berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Sulut, lanjutnya, menyambut baik prakarsa DPRD tersebut dan mendukung agar Ranperda dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Yulius juga menyoroti pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Menurutnya, perspektif gender harus menjadi bagian dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program hingga evaluasi pembangunan.
Hal ini sejalan dengan perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sulut yang pada 2025 tercatat membaik menjadi 0,340, dibandingkan 0,386 pada 2024. Meski demikian, kesenjangan antarwilayah kabupaten dan kota masih menjadi tantangan.
Ia menegaskan pemberdayaan perempuan tidak cukup hanya melalui perlindungan ketika terjadi kekerasan atau persoalan lainnya. Perempuan juga perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan, ekonomi, kehidupan sosial, budaya, hingga ruang pengambilan keputusan.
Selain kekerasan, sejumlah persoalan lain yang masih membutuhkan perhatian di Sulut di antaranya perdagangan orang, perkawinan anak, serta terbatasnya akses perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.
Dalam pembahasan Ranperda ke depan, Gubernur turut menyampaikan sejumlah catatan, mulai dari harmonisasi aturan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, kejelasan pembagian kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, hingga penyelarasan tugas perangkat daerah dan lembaga pelayanan.
Perlindungan data serta kerahasiaan identitas perempuan dan anak korban juga harus menjadi perhatian. Begitu pula penguatan standar pelayanan, kompetensi sumber daya manusia, sistem rujukan, pemantauan, evaluasi, serta penyesuaian pendanaan dengan kemampuan keuangan daerah.
Yulius menegaskan, berbagai catatan tersebut bukan untuk mengurangi semangat pembentukan Ranperda, melainkan memastikan regulasi yang dihasilkan memiliki kualitas hukum yang baik dan dapat diterapkan secara efektif.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus A. Silangen, didampingi Wakil Ketua Michaela Elsiana Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene. Hadir pula Wakil Gubernur Victor Mailangkay, unsur Forkopimda, anggota DPRD, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, jajaran pejabat Pemprov, serta undangan lainnya.
Gubernur berharap pembahasan Ranperda tersebut dapat berlangsung dengan semangat kemitraan, keterbukaan dan tanggung jawab sehingga mampu melahirkan kebijakan yang memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang sekaligus menjamin anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat dan bebas dari kekerasan maupun eksploitasi.
(*/in)