Katabrita – Anggota DPD RI/MPR RI, Stefanus B.A.N. Liow, menggelar Sarasehan Kebangsaan di Kantor DPD RI Tikala, Kota Manado, Senin (9/11) 2026. Kegiatan ini menghadirkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Ferry Liando, sebagai pemateri.
Sarasehan tersebut menjadi ruang dialog untuk memperkuat pemahaman mengenai kedudukan, fungsi, dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dalam pemaparannya, Stefanus menjelaskan perubahan kedudukan MPR RI setelah era Reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Sebelum Reformasi, MPR dikenal sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan memilih Presiden dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, setelah amandemen UUD 1945, kedudukan MPR berubah menjadi sejajar dengan lembaga negara lainnya.
“Pasca-reformasi dan dilakukannya amandemen UUD 1945, kedudukan MPR kini sejajar dengan lembaga negara lainnya,” jelas Stefanus.
Meski memiliki kewenangan untuk mengubah UUD 1945, Stefanus menegaskan terdapat konsensus nasional yang harus tetap dijaga, terutama menyangkut Pembukaan UUD 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurutnya, Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan fundamental karena memuat tujuan bernegara sekaligus nilai-nilai dasar Pancasila. Sementara bentuk NKRI merupakan kesepakatan final yang harus dipertahankan.
“Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah karena di dalamnya terkandung hakikat tujuan bernegara serta nilai-nilai dasar Pancasila. Begitu pula dengan bentuk NKRI yang sudah final,” tegas Anggota DPD RI perwakilan Sulawesi Utara tersebut.
Stefanus juga menjelaskan bahwa keanggotaan MPR RI terdiri atas anggota DPR RI dan DPD RI. Keduanya memiliki karakter keterwakilan berbeda. DPR RI merupakan representasi partai politik, sedangkan DPD RI mewakili kepentingan daerah melalui jalur perseorangan.
Selain memiliki kewenangan melantik Presiden dan Wakil Presiden, MPR RI juga menjalankan sejumlah tugas konstitusional, di antaranya menyosialisasikan Ketetapan MPR dan Empat Pilar Kebangsaan, serta menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat maupun daerah.
Sarasehan di Manado tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kebangsaan yang dilaksanakan Stefanus Liow di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara.
Sehari sebelumnya, Minggu (8/11/2026), Sarasehan Kebangsaan digelar di wilayah Tomohon Barat, Kota Tomohon, dan Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa.
Sementara pada Senin pagi, sebelum kegiatan di Kantor DPD RI Tikala, Stefanus juga menggelar sarasehan serupa di SMA Negeri 7 Manado.
Melalui rangkaian kegiatan ini, sosialisasi mengenai peran MPR RI dan nilai-nilai kebangsaan diharapkan dapat menjangkau berbagai kalangan, termasuk masyarakat dan generasi muda.
(*/in)