MANADO – Persoalan rokok menyimpan dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar risiko kesehatan perokok. Di balik penerimaan negara dari cukai hasil tembakau, ada beban pembiayaan penanganan penyakit jantung, stroke, kanker, sekaligus kerugian akibat peredaran rokok ilegal.
Persoalan multidimensi itu menjadi fokus utama kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Rokok yang dibuka Sekretaris Kota (Sekot) Manado, dr. Steaven Dandel, M.Si., di Hotel Grand Puri Manado, Kamis (12‑11‑2026). Kegiatan diselenggarakan Pemerintah Kota Manado melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Dalam sambutannya, Dandel menegaskan bahwa kebiasaan merokok bukan semata‑mata urusan pribadi. Dampaknya merembet ke kesehatan masyarakat dan keuangan negara, terutama ketika biaya pengobatan penyakit akibat rokok ditanggung sistem jaminan kesehatan nasional.
Ia menegaskan, edukasi bahaya rokok bukan bertujuan menghakimi perokok, melainkan memberikan pemahaman berbasis penelitian ilmiah kepada seluruh lapisan masyarakat.
Dandel mengutip penelitian kesehatan jangka panjang di Inggris sejak tahun 1950 terhadap sekitar 34.000 dokter laki‑laki. Penelitian itu menunjukkan bahwa perokok laki‑laki memiliki risiko serangan jantung dan kematian akibat penyakit jantung hingga 25 kali lipat dibandingkan yang tidak merokok. Hasil serupa juga diperkuat penelitian‑penelitian berskala jutaan responden di berbagai negara.
Selain dampak medis, Sekkot Manado juga menyoroti beban ekonomi yang ditanggung negara lewat BPJS Kesehatan untuk penanganan penyakit berat akibat rokok. Ia menyebutkan kondisi RSUD Kota Manado yang menghadapi keterlambatan pembayaran klaim BPJS senilai miliaran rupiah sebagai gambaran nyata kompleksitas pembiayaan layanan kesehatan.
“Perlu keseimbangan. Sebagian biaya perawatan penyakit akibat rokok dibiayai dari pendapatan cukai rokok. Kalau tidak, penerimaan negara akan semakin tergerus,” jelas Dandel.
Masalah semakin berat dengan maraknya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Produk tersebut tidak hanya mengurangi potensi pendapatan negara, tetapi risiko kesehatan tetap menjadi tanggungan masyarakat dan sistem layanan kesehatan. Dandel menyampaikan kerugian negara akibat rokok ilegal bisa mencapai puluhan triliun rupiah per tahun, sehingga butuh pengawasan berkelanjutan lintas pihak.
Ia mengajak distributor, pemilik warung, pemilik toko, dan seluruh warga untuk turut mengawasi peredaran rokok tanpa pita cukai di lingkungan masing‑masing.
“Mari kita bersama‑sama mengawasi peredaran rokok‑rokok yang tidak ada pita cukainya di lapangan,” ajaknya.
Kegiatan bertema “Bersama Wujudkan Indonesia Bebas Rokok Ilegal” juga dihadiri Kepala Satpol PP Kota Manado, Drs. Novli Siwi, M.Si., beserta narasumber dari Bappeda Provinsi Sulawesi Utara dan Bea Cukai Manado. Pemerintah Kota Manado berharap kegiatan ini memperkuat pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap peraturan cukai, sekaligus mendukung terciptanya perdagangan tembakau yang tertib hukum. (*)