Katabrita – PT Pegadaian Kantor Wilayah (Kanwil) V Manado terus mendorong penguatan pengelolaan bank sampah binaan agar tidak hanya berkontribusi terhadap kebersihan lingkungan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Konsolidasi Bank Sampah Binaan PT Pegadaian bersama Kanwil V Manado yang berlangsung di Hotel Rogers Manado, Kamis (19/11) 2026.
Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga siang itu diikuti empat bank sampah binaan Pegadaian Kanwil V Manado, yakni Bank Sampah (BS) Kuntung Sonder, Minahasa; BS Sentani, Papua; BS Merauke, Papua Selatan; dan BS Tuminting, Manado.
Deputi Bisnis Area Manado 1 PT Pegadaian Kanwil V Manado, Andi Vivi Budi Permana, mengatakan persoalan sampah merupakan tantangan besar yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah.
Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, komunitas bank sampah, dunia usaha, mitra pengepul atau off-taker, hingga masyarakat sebagai penghasil sampah.
Melalui program Bank Sampah, Pegadaian turut mengambil bagian dalam upaya penanganan persoalan sampah sekaligus mendorong perubahan pola pikir masyarakat.
Menurut Vivi, sampah yang selama ini dianggap tidak bernilai sebenarnya memiliki potensi ekonomi apabila dikelola dengan baik.
“Sampah yang kita hasilkan setiap hari mempunyai potensi ekonomi yang bisa memberikan penghasilan, bahkan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat kalau dikelola dengan baik,” ujarnya dalam kegiatan konsolidasi tersebut.
Ia menjelaskan, pengelolaan sampah yang tepat dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Bahkan, tidak menutup kemungkinan aktivitas bank sampah berkembang menjadi sumber penghasilan utama.
Salah satu peluang yang dapat dikembangkan adalah pengolahan minyak jelantah. Limbah rumah tangga yang berpotensi mencemari lingkungan tersebut dapat dikumpulkan dan dimanfaatkan menjadi produk bernilai ekonomi.
Vivi mencontohkan praktik di Semarang, ketika masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari pengumpulan minyak jelantah melalui ekosistem Bank Sampah Pegadaian.
“Minyak jelantah yang selama ini dibuang karena dianggap sampah justru menjadi duit. Bahkan menjadi emas melalui Pegadaian,” ungkapnya.
Namun, menurut dia, pengembangan bank sampah membutuhkan ekosistem yang jelas, terutama terkait kepastian penyerapan hasil pengumpulan sampah.
Keberadaan mitra off-taker menjadi faktor penting agar sampah yang dikumpulkan masyarakat tidak hanya menumpuk di tempat penyimpanan.
Karena itu, ketersediaan pasar, harga yang kompetitif, sistem pengumpulan yang teratur, serta mekanisme transaksi yang jelas perlu menjadi perhatian bersama.
“Jangan sampai bank sampah sudah mengumpulkan sampah tetapi tidak ada kepastian penyerapannya. Karena itu, kita perlu memastikan ada pasar dan harga yang kompetitif sehingga masyarakat semakin tertarik memilah dan mengumpulkan sampah,” jelasnya.
Ia menegaskan, keterlibatan Pegadaian dalam program tersebut tidak hanya berorientasi pada penanganan persoalan lingkungan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Lewat Bank Sampah, masyarakat juga berdaya secara ekonomi dan bisa berdiri sendiri. Salah satu strateginya adalah memiliki emas,” tuturnya.
Vivi berharap konsolidasi tersebut tidak berhenti pada diskusi dan komitmen, tetapi menghasilkan langkah konkret yang dapat dijalankan bersama.
Menurutnya, menjaga lingkungan dan membangun kesejahteraan ekonomi merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan. Emas dapat menjadi investasi masa depan, sementara lingkungan yang sehat merupakan fondasi kehidupan generasi mendatang.
Sementara itu, Wakil Ketua Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (Forsepsi), Syaifudin Zuhri, mengapresiasi komitmen Pegadaian dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pembinaan bank sampah.
Ia menilai dukungan dunia usaha sangat penting karena bank sampah tidak hanya berperan menjaga lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Menurut Syaifudin, keberlanjutan bank sampah membutuhkan kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, pengelola, hingga pihak penyerap sampah atau off-taker.
Ia mencontohkan pengalamannya mendirikan bank sampah di Kota Probolinggo pada 2014. Awalnya, kegiatan tersebut hanya menjangkau satu RT dengan sekitar 50 nasabah.
Namun, setelah mendapatkan dukungan Pegadaian berupa kendaraan roda tiga dan fasilitas gudang, jangkauan pelayanan bank sampah yang dikelolanya berkembang hingga mampu melayani masyarakat se-Kota Probolinggo.
“Kalau tidak ada Pegadaian, saya tidak bisa melakukan semuanya. Kontribusi Pegadaian bukan hanya bantuan, tetapi juga pembinaan yang berkelanjutan,” kata Syaifudin.
Ia menyebut Pegadaian telah memberikan dukungan terhadap perkembangan bank sampah binaan sejak 2017, baik melalui bantuan fasilitas maupun pembinaan.
Karena itu, konsolidasi menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Pegadaian dan pengelola bank sampah sekaligus membahas berbagai tantangan dalam pengelolaan sampah.
Lebih jauh, Syaifudin menekankan pentingnya mengarahkan pengembangan bank sampah pada konsep social entrepreneur atau kewirausahaan sosial.
Dengan konsep tersebut, aktivitas sosial dan kepedulian terhadap lingkungan dapat berjalan beriringan dengan manfaat ekonomi.
Menurutnya, pengelolaan bank sampah tidak boleh hanya bergantung pada semangat individu. Diperlukan sistem usaha yang mampu menjamin keberlangsungan operasional sekaligus memberikan manfaat dalam jangka panjang.
“Bank sampah harus mulai dikelola dengan konsep bisnis sosial. Kita sudah cukup banyak menjalankan misi sosial, tetapi keberlangsungannya juga harus dijaga supaya ada penerus dan manfaat ekonomi yang bisa dirasakan,” ujarnya.
Syaifudin juga mencontohkan praktik di Padang, ketika pemerintah daerah menerapkan kebijakan yang menjadikan kepemilikan kartu tabungan sampah sebagai salah satu persyaratan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat mendorong ASN menjadi contoh bagi masyarakat dalam membangun kebiasaan memilah dan mengumpulkan sampah.
“Awalnya mungkin terpaksa karena instruksi. Tapi setelah terbiasa, akan terbangun budaya. Praktik baik seperti ini bisa menjadi referensi bagi daerah lain,” katanya.
Ke depan, Forsepsi berharap setiap kantor cabang Pegadaian dapat memiliki bank sampah binaan sebagai bagian dari perluasan manfaat program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
Kegiatan konsolidasi ini turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara Weldie Poli, Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Manado M. Lieke Kembuan, serta jajaran Bagian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pegadaian Kanwil V Manado.
(*/in)
