Katabrita – Pakar energi Universitas Sam Ratulangi, Reynaldo Joshua Salaki, menilai pemerintah telah berada pada roadmap kebijakan yang tepat dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Menurutnya, target bauran EBT nasional sebesar 25 persen pada 2025 memang menantang, namun langkah pemerintah sudah selaras dengan rencana jangka panjang.
“Menuju ke sana sudah pasti. Bulan lalu ada kunjungan Direktur PLN pusat ke Universitas Sam Ratulangi, dan kami melihat sejumlah rencana kerja, termasuk pemasangan listrik di wilayah terluar dan pulau-pulau. Salah satunya mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit tenaga surya,” ujar Reynaldo dalam diskusi “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Sudut Pandang Energi” di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (19/11) 2025.
Ia menyebut Sulawesi Utara memiliki potensi sumber daya EBT yang besar dan menjadi daya tarik investor. Reynaldo mencontohkan adanya minat investasi dari Korea Selatan melalui skema pembangunan infrastruktur yang kemudian akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia setelah masa produksi selesai.
“Potensi energi kita sangat besar. Di Likupang saja solar power cukup berkembang karena curah matahari yang tinggi. Masih banyak daerah lain yang belum dieksplor bukan hanya solar power, tapi juga hydro dan lainnya,” kata Reynaldo.
Sementara itu, pakar ekonomi Universitas Negeri Manado, Dr. Robert R. Winerungan, menilai kebijakan pemerintah terkait biofuel, etanol, dan perluasan infrastruktur listrik desa merupakan strategi ekonomi yang sejalan dengan kebutuhan transisi energi. Ia menilai pengembangan EBT akan menciptakan efek domino yang positif bagi masyarakat.
“Kalau harga komoditas cukup menutup biaya produksi dan memberi pendapatan layak, akan makin banyak orang kembali ke pertanian entah tebu, jagung, atau lainnya. Pengangguran bisa turun. Selama ini mereka sulit bekerja di pertanian karena harga komoditas rendah,” jelasnya.
Robert mengakui bahwa pembangunan infrastruktur EBT membutuhkan biaya besar, namun potensi Indonesia yang luas dapat menarik investor. Ia menekankan perlunya penyederhanaan regulasi dan pemberian insentif.
“Banyak yang tertarik berinvestasi jika ada keuntungan. Tantangannya biaya operasional. Jika regulasi mampu menekan biaya tersebut, investor pasti masuk,” tambahnya.
Dalam diskusi yang sama, pakar komunikasi publik Universitas Sariputra Indonesia Tomohon, Apriles A. Mandome, menyebut dukungan pemerintah Prabowo–Gibran terhadap inovasi EBT sudah berjalan baik. Menurutnya, Presiden Prabowo aktif membicarakan potensi EBT Indonesia di forum internasional.
“Presiden sudah mengeluarkan regulasi dan roadmap. Tantangannya adalah bagaimana menteri serta lembaga pusat dan daerah menerjemahkan kebijakan ini ke tindakan nyata,” ujarnya.
Robert menutup dengan menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan energi harus bersama-sama mendorong capaian bauran EBT nasional, sebab potensi energi hijau Indonesia sangat besar.
“EBT adalah keniscayaan. Jika kita tidak bergerak, kita tertinggal dan terus bergantung pada energi fosil, sementara negara lain melaju. Dengan kekayaan alam dan demografi yang dimiliki, Indonesia bisa menjadi pemain utama jika mampu mengoptimalkan EBT,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru-baru ini meresmikan sejumlah proyek EBT, antara lain PLTMH Wairara (128 kW) di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur; PLTMH Anggi I (150 kW); serta groundbreaking PLTMH Anggi II (500 kW) di Pegunungan Arfak, Papua Barat.
(*/in)