SULUT – Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia menggelar Sarasehan Nasional dengan tema “Kewajiban Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik”
Kegiatan ini digelar di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulawesi Utara dan resmi dibuka dengan menghadirkan unsur pimpinan MPR RI, pejabat pusat dan daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK) didaulat sebagai keynote speaker.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menekankan pentingnya karakter kepemimpinan yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi dinamika pembangunan daerah.
“Menjadi pemimpin harus tetap menjaga semangat dan kebijaksanaan, sekalipun berhadapan dengan berbagai persoalan. Seorang pemimpin harus berani menghadapi tantangan dan mengambil keputusan,” ujar Gubernur Yulius.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan diuji pada masa-masa sulit, dan keberanian melakukan improvisasi merupakan bagian penting dalam proses memajukan daerah.
“Pemimpin dalam situasi sulit, itu pemimpin baru. Lepas dari kesulitan, itu pemimpin baru,” tambahnya.
Gubernur Yulius dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang ditargetkan mencapai 7,8–8,8 persen pada tahun 2029. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Sulut berada pada angka 5,6 persen.
Target tersebut, lanjutnya, didukung oleh program prioritas provinsi yang mencakup pengembangan koperasi dan UMKM, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian, industri, kehutanan, perikanan, mineral dan batubara, serta penanaman modal.
Selain itu, Pemprov Sulut juga menetapkan sejumlah indikator pembangunan yang menjadi fokus, antara lain indeks ketahanan pangan sebesar 76,39, indeks ketahanan energi 6,66, kapasitas air baku 1,06, serta indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 79,56.
Dalam paparannya, Gubernur Yulius turut menyampaikan adanya penurunan dana transfer ke daerah pada tahun anggaran mendatang. Secara nasional, penurunan mencapai Rp 3.150.846.565.000, sementara untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp593.897.132.000.
Kondisi ini, menurut gubernur, memerlukan penguatan strategi pembangunan dan dukungan infrastruktur agar visi dan misi daerah dapat tetap diwujudkan.
Ketua Panitia Sarasehan Nasional, Aditya Moha, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian program nasional yang akan dilaksanakan di sejumlah provinsi dan Sulawesi Utara menjadi daerah pertama penyelenggaraan.
Ia menjelaskan bahwa MPR RI telah melaksanakan beberapa kegiatan penunjang di Sulawesi Utara, seperti sosialisasi MPR di kawasan Jalan Roda serta podcast bersama sejumlah media. Pada hari yang sama, kegiatan sarasehan juga berlangsung bersamaan dengan pameran UMKM di lingkungan Kantor Gubernur Sulut.
Sarasehan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay, anggota Badan Penganggaran MPR RI Melchias Markus Mekeng, Deputi Komisioner Pengawas OJK Eddy Manindo Harahap, Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal, para kepala daerah di Sulut, jajaran Pemerintah Provinsi Sulut, serta Staf Khusus Gubernur Sulut.
Penyelenggaraan Sarasehan Nasional ini menegaskan komitmen MPR RI dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pengembangan alternatif pembiayaan daerah dan penguatan instrumen investasi publik sebagai dasar percepatan pembangunan nasional dan daerah. (*)
