Katabrita – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menegaskan bahwa forum paripurna bukan sekadar agenda formal tahunan, tetapi merupakan instrumen strategis dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, penyampaian LKPJ menjadi jembatan antara mandat rakyat yang dijalankan pemerintah daerah dengan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD. Melalui forum ini, seluruh capaian, tantangan, serta arah kebijakan pembangunan dievaluasi secara bersama.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, juga menjadi ruang refleksi atas perjalanan pembangunan selama tahun 2025 yang disebut sebagai tahun transisi penuh dinamika.
Dalam suasana penuh kebersamaan, Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi yang solid antara seluruh pemangku kepentingan. Ia menggambarkan pembangunan Sulawesi Utara sebagai “kapal besar” yang harus dikendalikan bersama agar tetap berada di jalur yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus membuka ruang masukan dan kritik konstruktif dari DPRD sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan ke depan.
“Sinergitas antara eksekutif dan legislatif adalah kunci utama dalam menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, forum paripurna juga menjadi ajang memperkuat semangat kebersamaan dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, dengan tetap berpegang pada prinsip disiplin, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat.
Melalui momentum ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara optimistis dapat terus mendorong lompatan pembangunan menuju daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
(*/in)