Katabrita – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mencatat kinerja positif dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025, dengan realisasi pendapatan mencapai 96,38 persen dari target yang telah ditetapkan.
Hal ini disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.
Dijelaskan, setelah melalui penyesuaian dalam APBD Perubahan, target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp3,78 triliun, dengan realisasi mencapai Rp3,65 triliun.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, terutama melalui digitalisasi layanan pajak kendaraan bermotor serta pengelolaan aset daerah yang lebih produktif,” ujar Gubernur.
Selain itu, realisasi belanja daerah juga menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dari total anggaran sebesar Rp3,63 triliun, terealisasi sebesar Rp3,32 triliun atau 91,36 persen.
Gubernur menegaskan, kebijakan belanja difokuskan pada sektor prioritas, seperti pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur strategis, serta program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Meski dilakukan efisiensi pada belanja non-prioritas, kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan tidak bisa dikompromikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa laporan keuangan tahun 2025 saat ini masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurutnya, pencapaian tersebut bukan hanya sekadar target administratif, tetapi juga menjadi cerminan integritas dan tanggung jawab moral pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
Melalui pengelolaan keuangan yang disiplin dan adaptif, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara optimistis dapat terus menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan di berbagai sektor.
(*/in)