Katabrita – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menyoroti pentingnya penguatan tata kelola aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam aspek kepegawaian, perencanaan, dan pengelolaan keuangan daerah.
Hal tersebut menjadi bagian dari rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Kamis (23/4) 2026.
Menanggapi hal itu, Pemerintah Provinsi Sulut menyatakan komitmennya untuk mempercepat transformasi digital serta memperkuat tata kelola pemerintahan di berbagai lini.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menegaskan bahwa pembenahan sistem kepegawaian menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah.
“Kita ingin mewujudkan manajemen ASN yang lebih objektif, adil, dan transparan,” ujar Selvanus.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan aparatur, termasuk mencari solusi atas persoalan tenaga harian lepas (THL), guru di daerah terpencil, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur melalui program pelatihan dan percepatan sertifikasi juga akan terus didorong guna menciptakan birokrasi yang profesional dan berintegritas.
Di sisi lain, Pemprov Sulut juga menaruh perhatian pada sinkronisasi perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, termasuk integrasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam sistem perencanaan pembangunan.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
(*/in)