MANADO – Pemerintah Kota Manado melalui kolaborasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas Sosial (Dinsos) terus mengintensifkan sosialisasi Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Parlinsos).
Kali ini, kegiatan difokuskan bagi warga Kecamatan Tikala yang dilaksanakan di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Manado, Selasa (7/7/2026).
Kegiatan sosialisasi ini turut dipantau langsung oleh Camat Tikala Sandry Mozes. Kepala Diskominfo Kota Manado Noviyanti Mongkau, didampingi Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Jetti Mukuan, memberikan pendampingan teknis kepada peserta.
Noviyanti Mongkau menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari uji coba implementasi Parlinsos Digital bagi warga yang masuk dalam desil 1 sampai 4. Tujuannya adalah mengintegrasikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat agar lebih tepat sasaran, jumlah, dan waktu.
“Kita mencoba menerapkan digitalisasi mulai dari verifikasi wajah hingga validasi data untuk memastikan penerima bansos benar-benar layak,” ujar Mongkau.
Ia menambahkan bahwa Manado saat ini ditetapkan sebagai pilot project Parlinsos Digital oleh Pemerintah Pusat.
Mongkau menegaskan bahwa kepemilikan perangkat elektronik bukan syarat mutlak bagi calon penerima bansos. Pemkot Manado telah menyiapkan agen atau ASN pendamping untuk membantu warga melakukan pendaftaran secara manual maupun digital.
Namun, bagi warga yang memiliki ponsel pintar, mereka dapat melakukan pendaftaran mandiri melalui situs resmi https://perlinsos.kemensos.go.id/.
Alur pendaftaran mandiri cukup sederhana. Pengguna memilih opsi “Masuk dengan IKD” (Identitas Kependudukan Digital), memasukkan NIK dan PIN IKD yang telah diaktivasi, lalu memberikan persetujuan penggunaan data ke sistem Kemensos. Tahap terakhir adalah verifikasi wajah atau biometrik yang terintegrasi dengan basis data Disdukcapil untuk memvalidasi identitas secara akurat.
“Mudah-mudahan program digitalisasi bansos melalui Parlinsos ini berjalan baik di Tikala, sehingga kedepannya bisa diperluas ke kecamatan lain. Harapannya, pendaftaran bantuan pemerintah bisa dilakukan lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
Dengan adanya mekanisme verifikasi wajah dan integrasi data kependudukan, Pemkot Manado optimis dapat meminimalisir ketidaksesuaian data penerima bansos dan mewujudkan tata kelola perlindungan sosial yang modern dan inklusif. (nny)