Katabrita– Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo Tahun 2026 yang digelar di Manado, Rabu (29/7) 2026.
Rakorwil yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) tersebut turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan yang mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, Kepala OJK SulutGo Robert H. Sianipar, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Darmawan T.B. Hutabarat, jajaran OJK Pusat, pimpinan industri jasa keuangan, serta para kepala daerah dan perwakilannya dari Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Sejumlah kepala daerah yang hadir di antaranya Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, Bupati Kepulauan Talaud Welly Titah, Bupati Bolaang Mongondow Yusra Alhabsyi, Bupati Bolaang Mongondow Timur Oskar Manoppo, Bupati Kepulauan Sitaro Herry Bogar Makainas, Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu, Wakil Wali Kota Bitung Randito Maringka, Wakil Wali Kota Kotamobagu Reny Firmanawan Mokoginta, Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel, serta Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Deddy Abdul Hamid. Sejumlah daerah lainnya turut diwakili oleh sekretaris daerah maupun asisten.
Dalam arahannya, Gusnar menegaskan TPAKD memiliki peran strategis dalam mempercepat akses masyarakat terhadap layanan dan pembiayaan dari sektor jasa keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan keterbatasan fiskal sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat dengan industri jasa keuangan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
“Dalam kondisi seperti itu, kami terus diajak untuk memajukan perekonomian. Namun kemampuan fiskal pemerintah daerah sangat terbatas. Oleh sebab itu, kami memerlukan sumber-sumber pendanaan dan pembiayaan. Kemampuan kita mendorong dan mengakselerasi akses para pelaku ekonomi, baik yang berskala kecil maupun ekonomi kerakyatan, harus terus diperkuat,” ujar Gusnar.
Ia menilai Rakorwil TPAKD menjadi forum yang tepat untuk merumuskan langkah-langkah strategis sekaligus taktis yang dapat diterapkan di lapangan.
Menurutnya, berbagai kebijakan yang disusun harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam memperoleh akses keuangan formal secara mudah.
“Yang paling penting adalah bagaimana mengakselerasi agar para pelaku ekonomi bisa mengakses keuangan secara mudah di masing-masing daerah,” katanya.
Gusnar juga mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun ekosistem yang menghubungkan pemerintah daerah, perbankan, industri jasa keuangan, serta pelaku usaha agar akses pembiayaan semakin luas dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia berharap Rakorwil TPAKD Sulut-Gorontalo Tahun 2026 menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret yang semakin memperkuat sinergi seluruh pihak dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat.
(*/in)