Katabrita – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) terus mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memperluas akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
Hal itu disampaikan Kepala OJK SulutGo, Robert H. Sianipar, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPAKD Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo Tahun 2026 di Manado, Rabu (29/7)!2026. Rakorwil tersebut secara resmi dibuka Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail.
Menurut Robert, TPAKD merupakan forum yang mempertemukan pemerintah daerah, regulator, dan industri jasa keuangan untuk menyinergikan berbagai program dalam memperluas akses keuangan sekaligus mendorong pengembangan ekonomi daerah.
“TPAKD merupakan forum resmi untuk melakukan koordinasi antara pemerintah daerah, regulator, dan seluruh industri jasa keuangan guna mendukung program pengembangan ekonomi daerah. Peran TPAKD sangat strategis dalam menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan serta potensi daerah,” ujarnya.
Robert mengatakan, berbagai program yang disepakati dalam High Level Meeting TPAKD Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo pada awal tahun ini terus ditindaklanjuti.
Salah satunya melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang difokuskan untuk memperluas akses pembiayaan bagi sektor-sektor produktif.
Beberapa program yang telah berjalan di antaranya pengembangan komoditas sapi potong di Kabupaten Gorontalo, komoditas nilam di Kabupaten Minahasa Selatan, kacang tanah di Kabupaten Minahasa, hingga sektor perikanan tangkap di Kota Bitung.
“Melalui TPAKD, kami terus mendorong berbagai program ekonomi daerah. Dari sisi industri jasa keuangan, kami siap mendukung program-program yang telah digagas pemerintah daerah. Mari manfaatkan forum TPAKD agar seluruh potensi daerah dapat dikembangkan bersama,” katanya.
Selain mendorong pembiayaan sektor produktif, OJK SulutGo juga terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).
Robert mengungkapkan, pelaksanaan program GENCARKAN di Provinsi Gorontalo telah mencapai target 100 persen. Namun, ia mengakui masih banyak masyarakat yang belum memahami produk dan layanan keuangan formal.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat, terutama pelaku UMKM, masih memilih pembiayaan dari sumber informal yang justru lebih memberatkan.
“Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya fasilitas permodalan dari lembaga keuangan formal. Karena itu, kami akan terus memperkuat edukasi dan literasi keuangan melalui program-program TPAKD,” ungkapnya.
Melalui Rakorwil TPAKD 2026, Robert berharap seluruh pemerintah daerah, regulator, dan industri jasa keuangan semakin memperkuat sinergi sehingga akses keuangan masyarakat semakin luas dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
(*/in)