Katabrita – Ketua DPRD Sulawesi Utara, dr. Fransiscus Andi Silangen, menegaskan pers merupakan mitra strategis dalam mendorong pembangunan daerah melalui fungsi kontrol sosial yang dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.
Hal itu disampaikan Silangen saat menghadiri kegiatan Ngobrol Politik (Ngopi) Bareng yang digelar Forum Wartawan DPRD (FORWARD) Sulut bersama pimpinan dan anggota DPRD Sulut di Basemen Gedung DPRD Sulut.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut Louis Schramm, anggota DPRD Sulut Amir Liputo, Nick Lomban, dan Piere Makisanti, serta wartawan yang bertugas di lingkungan DPRD Sulut.
“Hari ini hari yang luar biasa karena kita bisa bersama dalam Ngopi Bareng, Ngobrol Politik bersama Forum Wartawan DPRD Sulut,” ujar Silangen.
Menurutnya, profesi wartawan merupakan profesi yang memiliki peran penting bagi masyarakat. Bahkan, ia menilai profesi wartawan memiliki kesamaan dengan profesi dokter karena sama-sama memiliki kode etik dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.
“Saya kira wartawan adalah profesi yang luar biasa mulia. Profesi wartawan sama dengan profesi dokter. Keduanya memiliki kode etik. Dokter memiliki aturan profesi, begitu juga pers yang diatur melalui Undang-Undang Pers,” katanya.
Silangen menjelaskan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sementara itu, pers menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial.
Menurutnya, fungsi kontrol sosial yang dijalankan media menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang semakin baik.
“Yang paling luar biasa dari teman-teman pers adalah kontrol sosial. Karena itu, teman-teman sekalian adalah mitra untuk membangun Sulawesi Utara ke depan. Lewat pekerjaan teman-teman, masyarakat bisa memperoleh informasi yang akurat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemberitaan media juga berperan membangun opini publik yang sehat dengan menyajikan informasi berdasarkan fakta. Karena itu, kritik yang disampaikan media terhadap DPRD harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja lembaga.
“Kalau ada informasi yang sudah melenceng dari pekerjaan seorang anggota DPRD, lalu ada informasi yang akurat dan cepat disampaikan, saya kira setiap tulisan teman-teman harus kita lihat dari perspektif untuk memperbaiki diri dan demi kemajuan daerah kita,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua FORWARD Sulut Wirabuana Talumewo berharap kegiatan Ngopi Bareng dapat menjadi agenda rutin antara insan pers dan DPRD Sulut.
Menurutnya, forum tersebut dapat dikembangkan hingga tingkat komisi maupun alat kelengkapan dewan (AKD) sehingga wartawan dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kinerja DPRD sekaligus memberikan masukan yang konstruktif.
“Ini adalah agenda perdana bersama pimpinan dan anggota DPRD Sulut. Ke depan mungkin bisa dilaksanakan per komisi atau AKD sehingga ada laporan terkait kinerja, dan pers bisa memberikan masukan serta saran terhadap kinerja di DPRD Sulut,” katanya.
(*/in)