Katabrita – Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara mengungkap cara pengumpulan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 di Sulawesi Utara.
Kepala BPS Sulut, Watekhi, menjelaskan SNLIK merupakan survei yang dilakukan melalui kerja sama BPS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Survei ini dilakukan untuk mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, termasuk melihat pengetahuan masyarakat terkait penjaminan simpanan.
Watekhi mengatakan, pelaksanaan SNLIK 2026 memiliki cakupan lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika pada SNLIK 2025 hasil survei hanya bisa menggambarkan kondisi secara nasional, maka pada 2026 hasilnya sudah dapat menggambarkan kondisi di tingkat provinsi.
“Kalau SNLIK 2025 hanya mengestimasi sampai level nasional. Tahun 2026 ini bisa mengestimasi sampai level provinsi. Jadi Sulawesi Utara punya angka tersendiri,” jelas Watekhi saat Media Update Triwulan III OJK Sulut dan Gorontalo yang digelar di Kantor BPS Sulut, Rabu (19/8) 2026
Di Sulawesi Utara, survei dilakukan di seluruh kabupaten dan kota. BPS mengambil sampel sebanyak 183 Satuan Lingkungan Setempat (SLS) dengan total 1.798 rumah tangga.
Dari setiap SLS, sejumlah rumah tangga dipilih sebagai sampel. Selanjutnya, dari rumah tangga tersebut dipilih satu responden yang memenuhi kriteria untuk diwawancarai.
Responden yang diwawancarai merupakan anggota rumah tangga atau individu berusia 15 sampai 79 tahun.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung. Petugas menggunakan aplikasi untuk memasukkan hasil wawancara sehingga data dapat langsung dipantau.
Untuk menjaga kualitas data, BPS melibatkan 98 petugas yang terdiri dari petugas pendata dan pengawas. Sebanyak 33 orang di antaranya bertugas sebagai pengawas atau PML.
“Dua pendata, satu PML, satu pengawas. Inilah perangkat untuk menjamin kualitas dari data SNLIK ini,” ujar Wateki.
Dalam pelaksanaannya, tingkat respons masyarakat Sulut juga cukup tinggi, yakni mencapai 98,41 persen. Angka tersebut mendekati tingkat respons nasional yang berada di angka 98,37 persen.
Dari survei tersebut, BPS bersama OJK dan LPS memperoleh sejumlah indikator, antara lain indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan.
Hasil SNLIK 2026 menunjukkan indeks literasi keuangan Sulut berada di angka 69,98 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 94,37 persen.
Wateki mengatakan hasil survei juga dapat dilihat berdasarkan sejumlah kelompok, seperti wilayah perkotaan dan perdesaan, jenis kelamin, usia, pekerjaan hingga tingkat pendidikan.
Data tersebut nantinya dapat menjadi gambaran kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Sulut serta menjadi bahan bagi OJK dan pihak terkait dalam menyusun program edukasi dan penguatan inklusi keuangan di daerah.
(*/in)