Katabrita — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Royke Anter, memastikan aspirasi yang disampaikan massa buruh akan dikawal dan diteruskan ke pemerintah pusat.
Komitmen tersebut disampaikan Anter setelah menerima langsung perwakilan massa aksi buruh di Kantor DPRD Sulut, Kamis (10/9/2026). Dalam pertemuan itu, buruh menyampaikan sejumlah aspirasi terkait hak, perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja.
Salah satu tuntutan yang disampaikan yakni percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan. Aspirasi tersebut menjadi bagian dari isu yang akan dibawa DPRD Sulut ke tingkat nasional.
“Kami sudah mendengar langsung apa yang menjadi aspirasi teman-teman buruh, dan aspirasi ini akan kami bawa dan perjuangkan ke pusat,” kata Anter.
Menurutnya, DPRD Sulut memiliki peran untuk menjembatani aspirasi masyarakat di daerah dengan pemerintah maupun pemangku kebijakan di tingkat nasional.
Karena itu, Anter menyatakan DPRD Sulut akan berupaya agar berbagai harapan pekerja yang disampaikan dalam aksi tersebut mendapat perhatian dalam proses pembahasan kebijakan di tingkat pusat.
“Kami akan berupaya agar apa yang menjadi harapan para pekerja ini mendapat perhatian dalam proses pembahasan di tingkat nasional,” tambahnya.
Ia berharap pengawalan aspirasi tersebut dapat ikut mendorong hadirnya kebijakan ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan hukum lebih kuat sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja di Sulawesi Utara.
(*/in)