Katabrita – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Utara kembali melakukan intervensi pasokan cabai rawit merah melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) Tahap II.
Sebanyak 2,5 ton atau 84 koli cabai rawit merah didatangkan dari Probolinggo, Jawa Timur, dan didistribusikan ke sejumlah pasar di Sulawesi Utara pada Senin, 21 September 2026.
FDP tersebut dikoordinasikan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Satgas Pangan Polda Sulawesi Utara.
Langkah ini merupakan tindak lanjut FDP Tahap I yang telah dilaksanakan pada 14–15 September 2026 dengan pasokan sebanyak 2,4 ton cabai rawit merah.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara, Purwanto, mengatakan intervensi kembali dilakukan karena tekanan harga cabai rawit merah masih terjadi di sejumlah wilayah.
Ia menyebut, inflasi Sulawesi Utara pada Agustus 2026 tercatat 0,29 persen secara bulanan (mtm), sementara inflasi kumulatif mencapai 3,68 persen (ytd). Kenaikan harga cabai rawit menjadi salah satu sumber tekanan inflasi dengan andil sebesar 0,33 persen (mtm).
Berdasarkan data SP2KP dalam tiga pekan terakhir, rata-rata harga cabai rawit merah di empat kabupaten/kota yang menjadi wilayah Indeks Harga Konsumen (IHK) Sulawesi Utara telah berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP).
Kenaikan tersebut tercatat sebesar 102 persen di atas HAP di Kota Manado, 123 persen di Kota Kotamobagu, 118 persen di Kabupaten Minahasa Utara, dan 155 persen di Kabupaten Minahasa Selatan.
Seluruh wilayah kabupaten/kota IHK tersebut juga berada dalam kategori Waspada berdasarkan indikator stabilitas harga pangan Badan Pangan Nasional.
Tekanan pasokan turut dipengaruhi kondisi cuaca. Data klimatologi menunjukkan curah hujan berada pada kriteria rendah di sebagian besar wilayah Sulawesi Utara. Sementara itu, hari tanpa hujan telah mencapai kriteria sangat panjang di 131 lokasi dan ekstrem di 12 lokasi.
Purwanto menjelaskan, FDP Tahap I sempat mendorong harga cabai rawit merah turun hingga mencapai HAP sebesar Rp57.000 per kilogram di Pasar Bersehati Manado dan Pasar Airmadidi, Minahasa Utara.
Namun, berdasarkan pemantauan SP2KP, harga kembali meningkat di sejumlah titik pada hari-hari berikutnya. Kondisi tersebut menunjukkan tekanan pasokan masih berlangsung sehingga intervensi kembali dilakukan melalui FDP Tahap II.
Pasokan cabai dari Probolinggo tiba di Manado pada Minggu malam, 20 September 2026, melalui jalur Probolinggo–Bandara Juanda–Bandara Hasanuddin–Bandara Sam Ratulangi.
Selanjutnya, cabai didistribusikan pada Senin pagi, 21 September 2026, agar dapat tersedia ketika aktivitas pasar mulai berlangsung.
Jika pada FDP Tahap I distribusi terkonsentrasi di Manado, Minahasa Utara, dan Minahasa Selatan, maka pada tahap kedua jangkauannya diperluas ke lima titik pasar di empat kabupaten/kota IHK.
Kelima titik tersebut yakni Pasar Bersehati dan Pasar Pinasungkulan di Manado, Pasar Airmadidi di Minahasa Utara, Pasar Amurang di Minahasa Selatan, serta Pasar 23 Maret di Kotamobagu.
Cabai rawit merah yang didistribusikan ditargetkan dapat dijual kepada konsumen dengan harga maksimal Rp57.000 per kilogram, sesuai HAP yang ditetapkan Badan Pangan Nasional.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara, Rahel Ruth Rotinsulu, mengatakan FDP Tahap II menjadi bentuk respons cepat TPID Sulawesi Utara untuk menjangkau seluruh kabupaten/kota IHK di daerah tersebut.
Menurutnya, sinergi antarinstansi perlu terus diperkuat, terutama dalam menghadapi tantangan cuaca serta ketergantungan Sulawesi Utara terhadap pasokan pangan dari daerah lain.
Rahel juga berharap intervensi yang dilakukan tidak berhenti pada penanganan jangka pendek, tetapi dilanjutkan dengan penguatan produksi lokal dan ketahanan pangan daerah.
Untuk memastikan intervensi berjalan efektif, Dinas Ketahanan Pangan turut mendukung pengaturan distribusi ke titik-titik sasaran serta mengawal langsung penyaluran ke Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan Kotamobagu.
Sementara itu, Satgas Pangan melakukan pemantauan harga dan penyaluran untuk mencegah kenaikan harga yang tidak wajar di tingkat pengecer, termasuk melalui pakta integritas dengan pedagang pengecer.
Dalam jangka menengah dan panjang, TPID Sulawesi Utara akan mengarahkan penguatan produksi lokal, penguatan kalender tanam, serta peningkatan ketahanan pangan daerah.
Dengan demikian, FDP diharapkan tidak hanya menjadi respons terhadap tekanan harga dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat keberlanjutan produksi pangan di Sulawesi Utara.
(*/in)