Katabrita – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Catatan tersebut disampaikan Anggota Banggar DPRD Sulut, H. Amir Liputo, S.H., saat membacakan laporan hasil pembahasan Banggar DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut.
Amir mengatakan, pelaksanaan pembangunan melalui Perubahan APBD 2026 harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja perlu menjadi prioritas pembangunan ke depan.
Banggar juga mendorong penguatan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur sosial, UMKM, pariwisata, pertanian, perkebunan serta sumber daya manusia yang diterjemahkan melalui peningkatan kualitas dan akses pelayanan kepada masyarakat.
“Perlindungan terhadap masyarakat rentan secara berkelanjutan, jaminan kesehatan dan perlindungan sosial serta dukungan kepada petani, nelayan dan pelaku UMKM agar tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan anggaran,” kata Amir.
Selain itu, program dan kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan diminta dilaksanakan secara optimal untuk mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat.
Banggar juga meminta pemerintah daerah terus meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan untuk mendukung kemajuan Sulawesi Utara.
Dari sisi pendapatan daerah, Banggar berharap optimalisasi dilakukan melalui penagihan yang terukur, peningkatan pelayanan dan pengawasan terhadap potensi kebocoran. Namun, upaya tersebut tetap diminta memperhatikan kemampuan masyarakat kecil dan pelaku UMKM.
Pelaksanaan anggaran juga harus tetap menjamin pemenuhan kewajiban daerah serta kesinambungan pelayanan publik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Perhatian turut diberikan terhadap risiko kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Banggar meminta langkah pencegahan dan kesiapsiagaan diperkuat oleh perangkat daerah terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Khusus persoalan ketersediaan air bersih, Amir berharap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat melaksanakan pengeboran air di lokasi yang dapat mendukung kebutuhan masyarakat, terutama wilayah yang rentan mengalami kekurangan air bersih saat musim kemarau.
Banggar juga mengingatkan agar penyaluran hibah dilakukan secara hati-hati dan tepat sasaran sesuai ketentuan, mulai dari proses verifikasi, penyaluran, penggunaan hingga pertanggungjawaban.
Dengan waktu pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 yang semakin terbatas, seluruh perangkat daerah diminta memperhatikan kecepatan pelaksanaan program tanpa mengurangi kualitas pekerjaan dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 agar dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hasil pembahasan serta ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Amir.
Banggar juga menyoroti sejumlah perangkat daerah yang mengalami perubahan penambahan anggaran.
Dinas Pemuda dan Olahraga Sulut diminta mendapat perhatian karena pemuda merupakan harapan bangsa dan penerus cita-cita perjuangan.
Sementara Sekretariat Daerah Provinsi Sulut diharapkan memperhatikan pencapaian dan penggunaan anggaran agar pelaksanaan perubahan APBD tidak menimbulkan SiLPA yang besar pada akhir tahun anggaran.
DPRD Sulut sendiri, lanjut Amir, akan semakin memperhatikan penggunaan anggaran yang menunjang kegiatan pengawasan terhadap program pemerintah sehingga dapat menghasilkan output yang baik.
Untuk Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut yang mendapat penambahan anggaran cukup signifikan, Banggar berharap anggaran tersebut dapat semakin mendukung penerjemahan program dan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Ke depan kami berharap dari Banggar agar belanja modal ini lebih ditingkatkan karena itulah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Semakin dikecilkan untuk belanja-belanja lain dan belanja modal menjadi prioritas utama,” ujar Amir.
Banggar menegaskan, seluruh perangkat daerah perlu bekerja dengan perencanaan matang, jadwal yang jelas, pelaksanaan tepat waktu dan pengawasan yang baik.
Penyerapan anggaran, kata Amir, tidak boleh mengorbankan kualitas pekerjaan maupun akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Setiap alokasi anggaran agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak semata-mata berorientasi pada penyerapan anggaran,” pungkasnya.
(*/in)