Katabrita – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltra) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Utara memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Penguatan tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang digelar di Boroko, Selasa, 8 September 2026.
Kegiatan dipimpin Bupati Boltara Sirajudin Lasena dan dihadiri Deputi Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara Purwanto, Manajer PEPK & LMS Kantor OJK SulutGo Toar Kaesar Dotulung, Kepala BPS Boltara Andi Alimuddin, perwakilan Kejaksaan dan Polres Boltara, perwakilan DPRD Boltara, serta anggota TPID dan TP2DD Boltara.
Dalam pertemuan tersebut, Sirajudin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan, terutama menghadapi tantangan perubahan iklim yang berdampak terhadap pasokan sejumlah komoditas.
Cabai rawit dan beras premium menjadi perhatian karena mengalami tekanan pasokan.
Menurut Sirajudin, Boltara memiliki potensi lahan sawah yang cukup besar. Namun, pengelolaan produksi masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan), terutama ketika memasuki masa panen serentak
Untuk meningkatkan produktivitas, Pemkab Boltara mendorong pengembangan varietas padi bersama Institut Pertanian Bogor (IPB), penerapan teknologi Tanam Benih Langsung (Tabela) yang mampu menghasilkan produktivitas hingga 10,03 ton per hektare, serta memperluas akses pembiayaan alsintan bagi petani.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus mendorong digitalisasi transaksi, termasuk dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembayaran pajak dan retribusi secara nontunai.
Cabai Rawit Jadi Perhatian
Deputi Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara Purwanto dalam paparannya menyampaikan perkembangan inflasi Sulawesi Utara serta sejumlah komoditas yang menjadi sumber tekanan harga.
Beberapa komoditas yang mendapat perhatian antara lain cabai rawit, kangkung, angkutan udara, daun bawang, dan cabai merah.
Untuk Boltara, perhatian khusus diarahkan pada cabai rawit seiring tingginya Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang menunjukkan adanya tekanan harga di daerah tersebut.
Purwanto mengatakan pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui penguatan empat aspek atau 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Sejumlah langkah yang dapat dioptimalkan antara lain pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), pemanfaatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), serta penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD).
Selain pengendalian inflasi, pertemuan tersebut juga membahas perkembangan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Kabupaten Boltara mencatat peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada Semester I 2026 menjadi 95 persen dan telah berada pada tahap digital.
Purwanto mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan proporsi penerimaan melalui berbagai kanal pembayaran nontunai.
Kanal tersebut mencakup kanal digital seperti QRIS, internet banking, SMS banking dan mobile banking, serta kanal nondigital seperti ATM, EDC dan UE Reader. Di sisi lain, pelayanan melalui kanal konvensional seperti agen bank dan teller juga tetap dipertahankan.
OJK Dorong Pembiayaan Petani
Manajer PEPK & LMS Kantor OJK SulutGo, Toar Kaesar Dotulung, menyampaikan peran OJK dalam memperkuat inklusi keuangan melalui pengawasan, perlindungan konsumen dan pengembangan ekonomi daerah.
Menurutnya, penguatan tersebut juga sejalan dengan mandat yang diperkuat melalui Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
OJK mendorong perluasan akses pembiayaan melalui skema ekosistem closed loop. Skema tersebut dapat diterapkan, antara lain, untuk mendukung pembiayaan alat dan mesin pertanian dengan melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, offtaker, lembaga penjamin dan perusahaan asuransi.
Sementara itu, Kepala BPS Boltara Andi Alimuddin memaparkan peran data statistik dalam mendukung kebijakan ekonomi daerah.
Sejumlah indikator yang dapat dimanfaatkan antara lain IPH, statistik produksi pertanian, data kemiskinan, serta Nilai Tukar Petani (NTP).
Data tersebut diharapkan dapat memperkuat analisis kondisi ekonomi sekaligus menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Boltara.
Kegiatan kemudian dirangkaikan dengan sejumlah agenda pendukung.
KPwBI Provinsi Sulawesi Utara menyerahkan rompi TPID kepada Tim TPID Kabupaten Boltara sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kolaborasi pengendalian inflasi daerah.
Selain itu, dilakukan peluncuran QRIS untuk pembayaran retribusi pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Buko, Tuntung, Bolangitang, Sangkub, Sangtombolang dan Ollot.
Digitalisasi pembayaran tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas transaksi nontunai dalam pelayanan pemerintah daerah.
Pada kesempatan yang sama, pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pembayaran secara digital dengan nominal tertinggi.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan pakan ternak dari Pemkab Boltara kepada 10 kelompok tani sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan sektor pangan daerah.
(*/in)