Katabrita – Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran menjadi perhatian Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam evaluasi kinerja Biro Pemerintahan dan Perbatasan Daerah Terluar.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Sekretariat DPRD Sulut, Rabu (28/10/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi I Braien Waworuntu, didampingi anggota Komisi I Rasky Mokodompit dan Ferramitha Mokodompit.
Dalam pembahasan, Ferramitha Mokodompit menyoroti kebutuhan penambahan aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung pelaksanaan tugas biro tersebut. Menurutnya, usulan penambahan personel perlu segera disampaikan agar kebutuhan SDM dapat menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sementara itu, Braien Waworuntu mendorong adanya penambahan alokasi anggaran untuk menunjang program dan kegiatan pengelolaan wilayah perbatasan dan daerah terluar.
Hal senada disampaikan Rasky Mokodompit yang menilai anggaran sebesar Rp350 juta belum memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas biro tersebut.
“Anggaran yang tersedia hanya sebesar Rp350.000.000, itu terlalu kecil. Bagaimana mungkin kita mengurus dan membangun daerah perbatasan jika dukungan anggarannya sangat terbatas demikian?” ungkap Rasky.
Menurut para legislator, pengelolaan wilayah perbatasan membutuhkan dukungan sumber daya manusia dan pembiayaan yang seimbang dengan tanggung jawab yang diemban. Keterbatasan kedua aspek tersebut perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan program di wilayah terluar dapat berjalan lebih optimal.
Komisi I berharap hasil evaluasi melalui RDP ini menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan Biro Pemerintahan dan Perbatasan Daerah Terluar, sehingga pelayanan kepada masyarakat serta upaya menjaga wilayah perbatasan Sulawesi Utara dapat terlaksana secara maksimal.
(*/in)