Terkait Sengketa Lahan di Desa Sangkub, Ini Klarifikasi BPN Bolmut

Bolmong38 Dilihat

Katabrita – Terkait permasalahan sengketa lahan di Desa Sangkub, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) akhirnya buka suara terkait pemberitaan miring yang dialamatkan kepada pihaknya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPN Bolmut Rachmad Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan gelar perkara terkait sengketa tersebut.

“Gelar perkara ini dilakukan pada 9 Mei 2023 di kantor BPN Provinsi Sulawesi Utara (Sulut),” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPN Bolmut Rachmad Nugroho saat dikonfirmasi melalui telepon, Sabtu (17/6) 2023.

Menurut dia, BPN tidak bisa melakukan pembatalan sertifikat seperti permintaan dari pemohon Keluarga Amu Sabaja, atas harta waris di Desa Sangkub, Kabupaten Bolmut.

Dia mengatakan pada putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu ataupun Mahkamah Agung tidak ada amar yang menyatakan batal terhadap sertipikat yang dimohonkan batal tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

“Jadi dalam putusan tersebut tidak ada amar yang menyatakan pembatalan sertifikat sesuai yang diajukan pemohon Amu Sabaja,” jelasnya.

Rachmad juga menjelaskan pada obyek yang dimohonkan pembatalan tersebut terdapat Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Ktg tanggal 09 Juli 2019 yang amarnya pada intinya Akta Jual Beli Nomor 08/AJB/VII/1987 tanggal 14 Juli 1987, Akta Jual Beli Nomor 29/AJB/STG/III/2001 tanggal 29 Maret 2001, Akta Jual Beli Nomor 03/AJB/VII/1987 tanggal 14 Juli 1987 adalah sah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, SHM No. 8/Sangkub, SHM No. 12/Sangkub II, SHM No. 13/Sangkub II No. 14/Sangkub II, SHM No. 15/Sangkub II adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Jadi sudah ada proses jual beli di lahan tersebut, dan punya kekuatan hukum yang mengikat,” ungkapnya.

Selain itu, sertifikat hak milik Nomor 00015/Sangkub II/2003, seluas 15.817 M2 atas nama Warda Moy Kantohe secara keseluruhan telah dibayarkan melalui proses pengadaan tanah Pemkab Bolmut.

Bukan hanya itu, pada Sertifikat hak milik nomor 00008/Sangkub II/1981, seluas 37.443 M² atas nama Hin Kantohe sebagian telah dibayarkan melalui proses pengadaan tanah Pemkab Bolmut untuk dibangun pasar.

“Sehingga secara keperdataan lahan tersebut telah beralih kepada Pemkab Bolmut dan merupakan asset,” kata Rachmad.

“Inilah alasan kenapa kami tidak bisa melakukan pembatalan sertipikat sesuai keinginan dari pemohon Amu Sabaja,” tambah dia.

Rachmad menjelaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak mengabaikan putusan dari pengadilan maupun mahkamah agung.

“Karena pada faktanya sertifikat pada lahan yang tersebut merupakan aset dari pemerintah dan tak bisa dilakukan pembatalan,” tegas dia.

Sebelumnya diketahui, seorang warga di Kota Manado menuding BPN Bolmut sudah melampaui kekuasaan dari Pengadilan dan Mahkamah Agung.

Hal ini karena gugatan yang dimenangkan oleh warga bernama Amu Sabaja tersebut atas tanah di desa Sangkub, kabupaten Bolmut, tak kunjung dilakukan pembatalan oleh BPN Bolmut.

 

(Ind)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *