Katabrita – Pemberian insentif fiskal bagi pelaku usaha di Sulawesi Utara perlu memiliki dasar dan aturan yang jelas. Hal ini menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Utara, Syaloom Korompis, mengatakan pengaturan insentif fiskal penting untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaannya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan pelaku usaha yang berhak memperoleh insentif. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat diterapkan secara objektif dan tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus atau pilih kasih.
“Jangan sampai ada kesan pilih kasih dalam pemberian insentif fiskal daerah,” menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan kebijakan tersebut.
Syaloom menjelaskan, pemahaman terhadap aturan pemberian insentif juga perlu dimiliki oleh aparatur yang menangani perizinan berusaha. Hal ini penting agar setiap kebijakan yang dijalankan tetap sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Melalui Ranperda ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan yang lebih kuat dalam mengatur kemudahan perizinan maupun pemberian insentif kepada pelaku usaha.
Kepastian aturan tersebut dinilai penting agar kebijakan pemerintah dalam mendorong investasi dapat berjalan transparan, terarah, dan memberikan manfaat bagi daerah.
(*/in)
