Katabrita – Upaya menjaga stabilitas harga pangan di kawasan timur Indonesia terus diperkuat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan Bank Indonesia, berbagai langkah nyata dijalankan untuk memastikan pasokan pangan tetap terjaga dan harga tetap stabil, terutama di wilayah kepulauan.
Salah satu langkah konkret datang dari Sulawesi Utara, yang telah berhasil menyalurkan hasil panen langsung ke Perusahaan Umum Daerah (PUD). Sementara itu, di Sulawesi Selatan, model kemitraan rantai pasok hulu–hilir telah berjalan dengan baik, menghubungkan kelompok tani, UMKM, dan ritel modern. Langkah nyata ini menjadi bukti sinergi pemerintah dan pelaku usaha yang dapat dicontoh lebih luas agar pengendalian inflasi Sulampua semakin dirasakan masyarakat.
Sebagai daerah kepulauan, Sulut berperan penting dalam penguatan ketahanan pangan regional. Melalui kerja sama antara petani, pemerintah daerah, dan PUD, Sulut mampu menyalurkan hasil produksi secara langsung tanpa melalui rantai distribusi panjang. Pola ini dinilai efektif menekan biaya logistik, menjaga ketersediaan pangan, dan mendukung pengendalian inflasi dari sisi pasokan. Upaya ini juga sejalan dengan arahan nasional untuk memperkuat efisiensi distribusi pangan di kawasan timur Indonesia.
Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulampua 2025 menjadi penutup rangkaian GNPIP regional tahun 2025, setelah sebelumnya diselenggarakan di Jawa, Sumatera, Balinusra, dan Kalimantan. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) se-Sulampua, yang dipimpin oleh Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan.
Dalam arahannya, Ferry menekankan bahwa efisiensi logistik distribusi pangan menjadi kunci penguatan ketahanan pangan serta stabilisasi harga dan pasokan di wilayah kepulauan. Upaya tersebut ditempuh antara lain melalui penyediaan fasilitas ongkos angkut dan subsidi angkutan udara untuk mempercepat distribusi pangan ke wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Rapat Koordinasi TPIP–TPID se-Sulampua 2025 juga merumuskan tiga kesepakatan strategis untuk memperkuat ketersediaan dan stabilitas pangan di wilayah timur Indonesia.
Pertama, fokus jangka pendek diarahkan pada penurunan inflasi pangan bergejolak di bawah 5% hingga akhir tahun 2025, melalui pelaksanaan pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan prinsip Tiga Tepat.
Kedua, penguatan ketersediaan pasokan hortikultura dan perikanan tangkap dilakukan dengan mendorong penerapan contract farming, smart farming, serta pengoperasian cold storage dan ice flake machine di pelabuhan strategis.
Ketiga, penguatan logistik dan dukungan pembiayaan melalui penambahan rute tol laut dan jembatan udara, pemberian subsidi ongkos angkut, sinergi Komoditas Andalan Daerah (KAD) dengan BUMN logistik seperti PELNI, serta optimalisasi KUR Alsintan untuk revitalisasi Rice Milling Unit (RMU) dan modernisasi armada nelayan.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat kerja sama untuk mengantisipasi risiko cuaca ekstrem, memperkecil disparitas harga antarwilayah, serta mendorong efisiensi logistik pangan agar stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat semakin terjaga.
(*/in)