Katabrita – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor DPRD Minahasa Tenggara. Forum strategis ini mempertemukan para pemangku kepentingan untuk memperkuat stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat transformasi digital di daerah. Kegiatan dipimpin oleh Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Fredy Tuda, dan dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Darmawan T.B. Hutabarat, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, David H. Lalandos, serta anggota TPID dan TP2DD dari berbagai instansi.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan komitmen Pemkab Minahasa Tenggara untuk mempercepat digitalisasi transaksi dan menjaga stabilitas harga pangan menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional. “Digitalisasi harus bergerak lebih cepat, dan pengendalian inflasi harus dilakukan secara terencana dan terukur. Minahasa Tenggara harus mampu menjaga kestabilan harga sekaligus memperkuat pendapatan daerah melalui sistem transaksi yang modern,” tegas Fredy. Ia juga mengapresiasi pendampingan konsisten Bank Indonesia yang mendorong TP2DD Minahasa Tenggara tetap berada pada kategori daerah digital.
Pemaparan mengenai perkembangan digitalisasi kemudian disampaikan oleh Tasyafa Aleysa Taufik, Analis Yunior KPwBI Sulawesi Utara. Berdasarkan survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I 2025, Minahasa Tenggara berhasil mempertahankan nilai 92,40% dan menempati posisi peringkat 38 dari 70 kabupaten se-Sulawesi. Tasyafa turut merekomendasikan beberapa strategi penguatan TP2DD, antara lain pelaksanaan HLM secara berkala, optimalisasi anggaran ETPD, peningkatan penggunaan kanal pembayaran nontunai, serta integrasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional seperti Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan sistem E-Tax.
Isu inflasi daerah menjadi fokus berikutnya. Gabriella Regina, Ekonom Yunior KPwBI Sulawesi Utara, memaparkan perkembangan harga komoditas di Sulawesi Utara serta kondisi harga di Minahasa Tenggara. Ia menekankan perlunya kewaspadaan terhadap komoditas sensitif musim dan pola distribusi seperti tomat, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan beras. Regina juga menjelaskan empat strategi utama TPID:
1. keterjangkauan harga melalui Gerakan Pangan Murah,
2. ketersediaan pasokan melalui Kerja Sama Antar Daerah,
3. kelancaran distribusi lewat fasilitasi logistik pangan, dan
4. komunikasi efektif melalui HLM dan edukasi publik.
Sebagai tindak lanjut, HLM ini diakhiri dengan peluncuran pembayaran retribusi daerah menggunakan QRIS, yang diharapkan mempercepat layanan publik, menutup celah kebocoran pendapatan daerah, dan memudahkan masyarakat bertransaksi. Melalui rangkaian inisiatif ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menegaskan komitmennya menuju tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan berpihak kepada masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga dan memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi.
(*/in)
