Katabrita – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kelanjutan proyek normalisasi Sungai Sario menjadi dua agenda yang mendapat perhatian Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi Utara, Selasa (13/10).
Rapat tersebut juga membahas persoalan sengketa lahan serta sejumlah hal terkait pelaksanaan tugas BWS dalam pengelolaan sumber daya air di Sulawesi Utara.
Terkait penanganan karhutla, perwakilan BWS Sulawesi Utara menjelaskan bahwa meskipun kewenangan utama instansi tersebut berada pada pengelolaan sumber daya air dan penyediaan air baku, pihaknya tetap mengambil bagian dalam membantu pemadaman kebakaran di lokasi yang memungkinkan untuk dijangkau.
Beberapa upaya bantuan tersebut dilakukan di sekitar kawasan Bendungan Kuwil dan Bendungan Lolak.
Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, dalam pembahasan itu menekankan perlunya koordinasi antarlembaga, terutama untuk penanganan kebakaran di wilayah Bitung dan Minahasa Utara.
Sinergi berbagai instansi diperlukan agar langkah pencegahan maupun penanggulangan karhutla dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif.
Di sisi lain, Komisi III turut mendalami perkembangan proyek normalisasi Sungai Sario di Kota Manado. Proyek tersebut masih memiliki sejumlah tahapan yang perlu diselesaikan sebelum pekerjaan dapat berlanjut ke tahap berikutnya.
Tim Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Pekerjaan Konstruksi menyampaikan bahwa pembayaran untuk wilayah Kelurahan Titiwungen Selatan segera dilaksanakan.
Sedangkan proses penilaian atau appraisal untuk tahap pengembangan selanjutnya ditargetkan selesai pada Desember 2026.
Komisi III berharap seluruh tahapan tersebut dapat berjalan sesuai jadwal sehingga proses kelanjutan normalisasi Sungai Sario tidak terkendala.
Melalui RDP ini, Komisi III DPRD Sulut meminta koordinasi antara BWS, pemerintah daerah dan instansi terkait terus diperkuat, baik dalam penanganan karhutla maupun penyelesaian proyek normalisasi Sungai Sario.
(*/in)