Katabrita — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengagendakan sejumlah kegiatan penting pada Senin, 27 April 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintah daerah.
Rangkaian agenda diawali dengan ibadah rutin yang diikuti pimpinan dan anggota DPRD Sulut bersama jajaran Sekretariat DPRD serta Forum Wartawan DPRD Sulut.
Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 Wita di Ruang Rapat Paripurna ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan nilai-nilai spiritual dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Selanjutnya, pada pukul 11.00 Wita, Komisi IV DPRD Sulut akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah dan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sulut.
Rapat ini difokuskan pada evaluasi kinerja program dan kegiatan triwulan I tahun 2026, khususnya di sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Memasuki siang hari, agenda DPRD Sulut semakin padat dengan pelaksanaan RDP Komisi III bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulut serta PT Meares Soputan Mining (MSM).
Rapat yang dijadwalkan pukul 13.00 Wita di Ruang Rapat Komisi III ini membahas tindak lanjut aspirasi masyarakat terkait perkembangan dan kendala pembangunan, transparansi corporate social responsibility (CSR), ketimpangan ekonomi di wilayah lingkar tambang, hingga isu tenaga kerja asing.
Pada waktu yang bersamaan, pimpinan dan anggota DPRD Sulut juga mengikuti rapat sosialisasi terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Ketua DPRD ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan, jasa, maupun kegiatan orang pribadi, serta dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan.
Padatnya agenda yang dijalankan dalam satu hari ini mencerminkan komitmen DPRD Sulut dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran secara optimal.
Selain itu, hal ini juga menunjukkan keseriusan lembaga legislatif daerah dalam merespons berbagai isu strategis yang berkembang di masyarakat, mulai dari pendidikan, infrastruktur, hingga sektor pertambangan.
Dengan intensitas kegiatan yang tinggi, DPRD Sulut diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara.
(*/in)