Katabrita – Ketua DPRD Sulawesi Utara, Fransiscus Andi Silangen, memimpin rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulut, Senin (11/8) 2025
Silangen menyampaikan, kesepakatan ini merupakan hasil pembahasan intensif antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut, yang dimulai setelah penyampaian dokumen perubahan KUA dan PPAS oleh Gubernur Sulut.
Dalam nota kesepakatan tersebut, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp3,789 triliun atau naik Rp17,5 miliar dari proyeksi sebelumnya. Anggaran belanja daerah juga meningkat menjadi Rp3,653 triliun. Sementara itu, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan sebesar Rp62,2 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp216 miliar.
Beberapa poin strategis yang disepakati antara lain:
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan basis data wajib pajak, dan penguatan penagihan pajak.
Perbaikan infrastruktur pada sejumlah ruas jalan strategis di Kota Manado serta pembangunan jalur penghubung baru menuju Bendungan Kuwil.
Penguatan sektor pertanian dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan nasional.
Peningkatan layanan publik melalui pembangunan sarana kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Perbaikan tata kelola pemerintahan berbasis prinsip good governance.
Dalam sambutannya, Silangen menegaskan bahwa perubahan KUA-PPAS ini disusun untuk mengakomodasi visi-misi pembangunan daerah yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemandirian fiskal, serta pembangunan berkelanjutan.
“Keputusan yang kita ambil hari ini adalah bentuk tanggung jawab bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam membangun Sulawesi Utara,” kata Silangen.
Ia berharap, dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk memacu program prioritas di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah Sulut.
(*/in)
