Katabrita – Lonjakan harga beras yang kembali terjadi di pasaran Sulawesi Utara memicu keprihatinan publik. Dalam beberapa pekan terakhir, harga beras medium dilaporkan menembus Rp15.000 per kilogram di sejumlah wilayah, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Menanggapi situasi tersebut, DPRD Provinsi Sulawesi Utara melalui Komisi II yang membidangi ekonomi dan perdagangan segera mengambil langkah dengan memanggil stakeholder terkait untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (14/7) 2025.
Ketua Komisi II DPRD Sulut, Inggried Sondakh, mengatakan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dari pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Pangan Daerah, Bulog, Dinas Pertanian serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara.
“Kami ingin mendengar langsung apa penyebab kenaikan harga ini. Apakah karena distribusi terganggu, stok menipis, atau ada faktor lain. Yang jelas, masyarakat sudah cukup terbebani,” ujar Inggried Sondakh.
Dalam RDP, DPRD meminta data stok dan harga dari Bulog serta evaluasi distribusi beras ke pasar. Selain itu, DPRD mendorong langkah-langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga yang pada saat ini masyarakat Sulawesi Utara sedang mengadakan “Pengucapan Syukur”.
Sementara itu, keterangan dari Bulog menyebutkan bahwa ketahanan pangan yakni beras cukup hingga tahun depan.
Adapun dari Dinas Pangan menyebutkan bahwa dilapangan saat ini sementara ditelusuri dugaan penimbunan.
RDP ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang solutif dan segera dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Hadir dalam RDP yakni Wakil Ketua DPRD, Michaela Paruntu, Ketua Komisi II DPRD Sulut, Inggried Sondakh, anggota Jane Laluyan, Pricillya Rondo, Angel Wenas, Seska Budiman dan Ruslan Abdul Gani.
(*/in)