TOMOHON – Aksi pengrobekan absen oleh anggota Dewan Kota Tomohon (TS) dari Partai Golkar mendapat perhatian khusus dari Stefy Tanor, Pejuang Kota Tomohon.
Menurutnya, tindakan seperti itu tidak semestinya dilakukan dalam lembaga yang sangat dihormati itu. Mekanisme musyawarah dan mufakat itu adalah dasar hukum tertinggi dalam pengambilan keputusan politik di DPRD, jadi tidak ada alasan demi aturan aksi pengrobekan absen itu dilakukan.
Kata Tanor, Dewan kota Tomohon yang baru dilantik memang diperhadapkan dengan agenda kerja Daerah yang harus segera dikerjakan.
“APBD Perubahan Kota Tomohon tahun anggaran 2024 memang sudah harus tuntas sesuai peraturan perundangan yang berlaku, karena tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhìr sudah harus selesai,” terangnya.
“Karena itulah pimpinan dewan sementara langsung berinisiatif membahas masalah APBD Perubahan. Justru PDIP dan Gerindra sangat memperhatikan kepentingan rakyat sehingga memprioritaskan pembahasan itu,” pungkasnya.
Sementara, peraturan Tata Tertìb Dewan dapat menggunakan Tatib yang lama sebagai pedoman dan mekanisme kerjanya.
Dijelaskan Tanor, tidak ada amanah bahwa Tatib yang lama harus diubah dulu baru bahas APBD-P. Kalau harus merubah Tatib membutuhkan waktu untuk konsultasi Kemendagri, koreksi dan sebagainya, sementara kepentingan rakyat urgen untuk diselesaikan lewat APBD-P.
Jadi upaya Pimpinan Dewan sementara Kota Tomohon sudah tepat dan sangat mengutamakan kepentingan Rakyat Tomohon.
“Jadi upaya musyawarah mufakat dasar hukum mekanisme kerja membahas APBD-P itu langkah sudah sangat tepat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tegasnya melalui rilis yang diterima media ini, Sabtu (21/09/24).
“Seharusnya sebagai wakil rakyat tugas utamanya memperjuangkan rakyat yang diwakilinya, sebagai pemegang kedaulatan maka rakyat adalah “tuannya, ” tutup Tanor. (*)