Katabrita – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank SulutGo (BSG) menjadi salah satu isu utama dalam rapat lanjutan pembahasan KUA–PPAS APBD 2026 antara Banggar DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Anggota DPRD Sulut, Louis Carl Schramm, menilai penyaluran KUR oleh BSG perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesan diskriminatif.
Schramm mencontohkan kasus Dapur MBG, yang disebut mengalami kesulitan memperoleh akses KUR hingga akhirnya harus meminjam dari pihak ketiga dengan bunga lebih tinggi.
“Ada yang seperti Dapur MBG, mereka justru harus mencari kredit ke pihak lain karena merasa seperti ada tembok besar ketika mengakses KUR di BSG. Ini harus diperbaiki,” kata Schramm.
Ia meminta manajemen BSG memastikan bahwa KUR benar-benar disalurkan kepada pelaku usaha yang memenuhi syarat tanpa dipersulit.
“KUR ini harus disalurkan dengan benar. Kalau memang target dividen ingin naik menjadi Rp73 miliar atau bahkan Rp75 miliar, maka strategi penyaluran kredit harus lebih terbuka dan tepat,” tegasnya.
Terkait isu tersebut, Direktur Utama BSG Revino Pepah memberikan penjelasan mengenai penyebab sejumlah Dapur MBG tidak bisa mendapatkan KUR.
“Dapur MBG banyak yang ditangani oleh subkontraktor. Masalahnya, sebagian besar subkontraktor ini tidak memiliki perjanjian resmi dengan kontraktor utama. Kami hanya bisa memberikan KUR kepada nasabah dengan dokumen lengkap,” jelas Revino.
Ia menambahkan bahwa saat ini terdapat empat Dapur MBG di Gorontalo yang sudah memperoleh akses pembiayaan, sedangkan di Sulawesi Utara baru dua yang memenuhi persyaratan.
Selain Schramm, anggota DPRD lainnya seperti Berty Kapoyos juga meminta agar masyarakat lebih dipermudah dalam mengakses pembiayaan usaha.
“Masyarakat butuh akses yang mudah. Kami berharap BSG bisa memberi kemudahan KUR bagi pelaku usaha,” ujarnya.
Pembahasan KUR ini menjadi sorotan karena dinilai berkaitan langsung dengan pemerataan ekonomi masyarakat dan peningkatan kontribusi BSG terhadap daerah.
(*/in)
