Katabrita – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. Hal ini tercermin dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut Tahun 2025–2029 yang digelar pada Kamis (24/7/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut.
Rapat lanjutan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Louis Schramm, dan turut dihadiri oleh anggota pansus serta berbagai instansi teknis terkait. Dalam forum ini, sejumlah isu strategis kembali mencuat, terutama terkait penguatan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan daerah.
Anggota Pansus RPJMD, Inggried Sondakh, secara khusus menyoroti pentingnya peningkatan anggaran untuk revitalisasi sektor pariwisata. Ia menegaskan bahwa meski DPRD mendukung penuh visi-misi Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Viktor Mailangkay, implementasi program akan sulit tercapai tanpa dukungan anggaran yang memadai.
“Kita semua tahu visi dan misi pemerintahan saat ini sangat baik, tetapi jika berhadapan dengan kenyataan bahwa dana sangat terbatas, pada akhirnya pemerintah juga yang akan mendapat caci maki dari masyarakat,” ujar Inggried.
Ia mengusulkan adanya perhatian serius untuk mengalokasikan anggaran yang lebih proporsional bagi sektor pariwisata, termasuk untuk perbaikan dan pengembangan destinasi wisata yang telah ada.
“Sebagai anggota DPRD Sulut, saya tidak punya tendensi apapun dalam hal ini. Tapi saya melihat kondisi di lapangan, dan menurut saya revitalisasi destinasi wisata butuh anggaran nyata. Dengan begitu masyarakat bisa melihat bahwa perhatian Gubernur, Wakil Gubernur, hingga Kepala Dinas Pariwisata benar-benar nyata,” tegasnya.
Inggried juga menambahkan bahwa kritik ini bukan bermaksud menjatuhkan pihak manapun, melainkan mendorong agar program-program prioritas benar-benar berdampak dan dirasakan oleh masyarakat.
Dalam rapat yang sama, perhatian juga tertuju pada pentingnya sistematisasi data dan informasi aspirasi masyarakat ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Tim Ahli Pemerintah Provinsi Sulut, Julius Jems Tuuk, mengingatkan seluruh anggota dewan untuk aktif menginput hasil reses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Setiap kali reses, anggota DPRD pasti mendapat banyak masukan dari masyarakat. Saya hanya ingin mengingatkan, jangan sampai aspirasi itu tidak masuk ke SIPD. Karena kalau tidak masuk sistem dan tidak sinkron dengan RPJMD, maka tidak bisa terakomodir,” kata Jems Tuuk, yang juga dikenal sebagai mantan legislator DPRD Sulut dua periode dari PDIP.
Jems menekankan bahwa RPJMD merupakan dokumen fundamental yang menjadi landasan arah pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, ia mendorong sinkronisasi penuh antara hasil reses DPRD dan kebijakan dalam RPJMD.
“Saya dulu juga di dewan, dan saya tahu betapa pentingnya RPJMD. Maka saya coba bantu memfasilitasi pikiran teman-teman dewan agar bisa sesuai arah pembangunan,” tambahnya.
Rapat pembahasan RPJMD ini merupakan lanjutan dari rapat perdana yang telah digelar sehari sebelumnya, pada Rabu (23/7/2025). Pada sesi awal tersebut, Inggried Sondakh juga telah memberikan pandangan strategis mengenai arah pembahasan.
“Visi dan misi sudah final. Itu tidak bisa kita utak-atik. Tapi dari situ kita akan membreakdown ke arah strategi, lalu ke arah kebijakan, kemudian ke prioritas pembangunan. Nah, prioritas ini yang nanti diturunkan ke dalam program-program konkret,” jelasnya saat itu.
Pansus RPJMD juga diketahui sedang menjalin komunikasi intensif dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri dan Bappeda Provinsi DKI Jakarta sebagai bentuk koordinasi lintas sektor dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah ini.
Langkah ini diambil untuk memastikan RPJMD Sulut 2025–2029 benar-benar selaras dengan arah kebijakan nasional sekaligus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Sulawesi Utara.
(Adv)