MANADO – BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama (KCU) Manado menggelar Media Workshop di Hotel Luansa, Kota Manado, pada Jumat (05/06/26) dan dihadiri langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan KCU Manado dr.Nyoman Wiwiek Yuliadewei,M.M,AAK.
Kegiatan ini mengangkat tema “Membangun Komunikasi Terbuka, Menguatkan Kepercayaan Publik Terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)”, sebagai upaya strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Utara.
Workshop dibuka secara resmi oleh Yuliarso Budiman, Asisten Deputi Bidang Administrasi Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Manado.
Dalam sambutannya, Yuliarso menekankan pentingnya peran media sebagai jembatan informasi antara penyelenggara negara dengan publik.
“BPJS Kesehatan terus berkomitmen untuk selalu transparan dalam pengelolaan program JKN. Melalui komunikasi yang terbuka dan efektif, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada publik mengenai hak dan kewajiban peserta, serta capaian-capaian yang telah diraih,” ujar Yuliarso.
Pada sesi pertama, Carla Ch. Gerret, S.P., Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, membawakan materi terkait pengantar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Carla menjelaskan prinsip-prinsip dasar keterbukaan informasi, termasuk hak publik untuk mengakses informasi dan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi secara berkala.
“Prinsip dasar UU KIP adalah bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik. Bagi BPJS Kesehatan sebagai badan publik, keterbukaan ini menjadi instrumen penting untuk menunjukkan integritas dan akuntabilitas dalam mengelola dana iuran dan manfaat JKN,” jelas Carla.
Melengkapi sesi tersebut, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Utara, Clif R. Wangke, S.Sos., menghadirkan materi bertajuk “Strategi Komunikasi Publik di Era Digital: Pengelolaan Informasi yang Transparan dan Akuntabel, serta Peran Media dan Pemerintah dalam Membangun Pelayanan Publik.”
Clif R. Wangke menyoroti tantangan dan peluang komunikasi di era digital, di mana kecepatan penyebaran informasi menuntut respons yang cepat, akurat, dan terverifikasi.
Ia menekankan bahwa kolaborasi sinergis antara pemerintah, badan publik seperti BPJS Kesehatan, dan media massa sangat krusial dalam membangun narasi positif pelayanan publik.
“Di era digital, transparansi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Pemerintah dan media harus bersinergi memastikan informasi yang sampai ke masyarakat adalah informasi yang benar, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan seperti BPJS Kesehatan dapat terus terjaga dan meningkat,” papar Clif.
Ia juga mengajak para jurnalis untuk berperan aktif sebagai kontrol sosial sekaligus mitra edukasi, membantu menyebarkan literasi kesehatan dan hak-hak peserta JKN melalui kanal-kanal digital yang diakses luas oleh masyarakat.
Workshop ini dihadiri oleh puluhan wartawan dari berbagai media cetak, elektronik, dan online di Manado, serta perwakilan stakeholder kesehatan. Para peserta diajak berdiskusi interaktif mengenai strategi menghadapi disinformasi, teknik penyampaian pesan kesehatan yang efektif, serta optimalisasi platform digital dalam sosialisasi program JKN-KIS. (nny)