MANADO – Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi utara (Sulut) Dra Adriana Charlotte Dondokambey, M.Si mengunjungi Pulau Siladen Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado, Selasa (21/10/25).
Kunjungan anggota Komite III DPD RI ke Pulau Siladen ini turut didampingi Camat Bunaken Kepulauan Imanuel Mandak, SE, Lurah Bunaken Kepulauan Ronny Caroles, Lurah Manado Tua Dua Misel Rumagit, SIP, beberapa Ketua Lingkungan serta Daysi Sampul dari Kementrian BKKBN.
Senator Adriana Dondokambey yang juga adalah Ketua Lansia Sinode GMIM dalam pertemuan tersebut menjelaskan untuk masa resesnya sudah selesai, saat ini hanya kunjungan Dapil atau daerah pemilihan, jadi bukan reses lagi.
Lagi kata senator, kunjungan ke Pulau Siladen ini untuk bertemu dengan para lansia. Karena menurutnya tidak semua lansia yang ada di pulau tidak selalu ikut dalam pertemuan pertemuan sinode, misalnya kalau ada kegiatan Hut, Hapsa cuma di darat yang kebanyakan ikut.
Terkait kunjungan dapil, Ia mengatakan ingin mencari tahu apakah disini ada stunting, tapi sudah dijelaskan camat Mandak disini tidak ada stunting atau anak dengan kekurangan gizi akibat perkawinan dini.
“Saya juga ingin cari tahu apakah disini ada narkoba, dan ternyata tidak ada berharap barang haram tersebut jangan sampai masuk ke Pulau Siladen ini karena akan merusak generasi muda kita,” terangnya.
Pada kesempatan tersebut, dirinya juga menyinggung terkait makanan bergizi atau MBG, perlindungan konsumen, bantuan-bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat pra sejahtera. serta usulan untuk pembangunan balai penyuluhan KB dan pembaruan data penerima bantuan.
Pada kesempatan tersebut senator juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan usulan ataupun bertanya.
Beberapa masalah yang diungkapan warga diantaranya masalah listrik yang hanya bisa dinikmati selama 6 jam setiap hari yaitu mulai Pukul 18.00 – 06.00 pagi
“Semua yang diusulkan nantinya akan saya bawah ke rapat DPD nanti kemudian dibicarakan dengan kementrian terkait, intinya akan saya kawal sampai di pemerintah pusat,” tandasnya.
Sebelumnya Camat Bunaken Kepulauan Imanuel Mandak dalam sambutannya mengatakan pihak pemerintah menyambut baik kedatangan ibu senator di tempat ini. tentunya berkunjung dan bertemu dengan para lansia di Pulau Siladen ini dengan harapan ada hal hal baik yang akan disampaikan ibu senator.
“Ibu senator juga mempunyai kapasitas unruk mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat di Pulau Siladen ini terutama para lansia, berharap pertemuuan pertemuan ini mendatangkan berkat bagi kita semua,” kata Mandak.
Diketahui, Komite III adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang membidangi urusan pendidikan, agama, kebudayaan, dan kesehatan.
Tugasnya meliputi pembuatan gagasan dan konsep kebijakan di bidang-bidang tersebut, serta mengawasi implementasinya untuk memastikan program berjalan dengan baik, termasuk isu-isu strategis seperti peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan haji.
Komite ini juga bekerja sama dengan lembaga lain untuk menangani isu-isu terkini seperti kecerdasan buatan (AI).
Bidang tugas, Pendidikan: Mendorong peningkatan mutu pendidikan, termasuk melalui program seperti sertifikasi guru, revitalisasi madrasah, dan peningkatan sarana-prasarana.
Agama: Terlibat dalam kebijakan terkait keagamaan dan penyelenggaraan ibadah, seperti pengawasan terhadap pelayanan haji.
Kebudayaan: Menangani urusan kebudayaan, termasuk perlindungan hak cipta, seperti pada sektor musik.
Kesehatan: Mengurus kebijakan kesehatan, termasuk kesehatan mental dan penanganan korban narkoba.
Bidang lain: Menangani isu-isu strategis lainnya yang berkaitan dengan bidang utamanya, seperti pariwisata, olahraga, dan pemuda.
Contoh kegiatan dan program
Pendidikan dan teknologi: Memperluas literasi kecerdasan buatan (AI) bekerja sama dengan ASEAN Foundation dan Google.org.
Kesehatan: Mendukung program rehabilitasi narkoba dan meningkatkan anggaran untuk program kesehatan jiwa.
Kebudayaan: Memastikan hak-hak musisi dilindungi tanpa membebani pelaku usaha.
Haji: Memberikan rekomendasi untuk perbaikan layanan dan sistem penyelenggaraan haji Indonesia.
Perlindungan sosial: Menyusun Rancangan Undang-Undang untuk memperkuat sistem jaminan sosial nasional guna melindungi pekerja. (nny)
