Katabrita – Sejauh mata memandang di tanah Minahasa hingga pesisir Bolaang Mongondow, langit Sulawesi Utara jarang sekali berdiri sendiri. Ia selalu dibingkai oleh lambaian jemari hijau yang kokoh.
Di sini, pohon kelapa bukan sekadar vegetasi yang tumbuh di tanah; mereka adalah nafas, identitas, dan alasan mengapa provinsi ini dijuluki sebagai Bumi Nyiur Melambai.
Di banyak wilayah, kelapa tumbuh dekat dengan rumah, di kebun, bahkan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pesisir. Buahnya diolah menjadi kopra, sementara bagian lain dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan.
Namun, tidak semua bagian kelapa selalu mendapat nilai yang sama.
Disini Batok kelapa yang biasa disebut tampurung kelapa, kerap hanya menjadi bagian yang tersisa setelah daging kelapa diambil. Di sejumlah tempat, tampurung digunakan sebagai bahan bakar ketika ikan difufu atau dipanggang.
Padahal, dari benda yang terlihat sederhana itu, ada nilai lain yang bisa dikembangkan.
Di Tongkaina, Manado, Henry Petra Johanis melihatnya dari sudut pandang berbeda.
Latar belakang pendidikannya adalah kelautan. Kecintaannya terhadap laut dan kepeduliannya pada lingkungan justru membawanya pada dunia kerajinan.
Pada 2018, Henry memulai Ecocraft.
Bahan bakunya sederhana. Ia mengumpulkan tampurung kelapa yang sebelumnya dianggap tidak bernilai, termasuk dari para petani kopra di sekitar tempat tinggalnya. Begitulah awal ia mendapatkan tampurung kelapa sehingga ia tak membutuhkan modal besar untuk membeli bahan baku.
Yang dibutuhkan adalah kemauan untuk mengolahnya.
Batok Kelapa yang Terbuang
Tampurung yang dikumpulkan kemudian dibersihkan, dipotong dan diolah menjadi berbagai produk kerajinan.
Ada souvenir, peralatan makan dan berbagai produk lainnya. Seiring waktu, produk Ecocraft juga mulai digunakan oleh sejumlah resort di Manado.
Pada awalnya, Henry menggunakan peralatan sederhana sehingga proses produksi berjalan lebih lambat. Perubahan mulai terasa ketika ia mendapat pendampingan melalui program Wirausaha Unggulan Bank Indonesia (WUBI) pada 2023.
Melalui program tersebut, Ecocraft mendapat bantuan peralatan untuk memotong dan mengukir bahan baku, disertai pembinaan untuk mengembangkan usaha.
Peralatan membuat proses produksi menjadi lebih cepat. Pendampingan juga membuka kesempatan Henry untuk memperluas pasar.
“Kami juga diberikan kesempatan bisnis matching oleh BI, memudahkan kami menemukan pasar,” kata Henry.
Kesempatan mengikuti berbagai pameran yang diinisiasi Bank Indonesia turut memperkenalkan produk Ecocraft kepada pasar yang lebih luas.
Pada 2025, Ecocraft kembali mendapat pengakuan setelah Henry menerima penghargaan dari Bank Indonesia sebagai UMKM model hijau terbaik di Sulawesi Utara.
Bagi Henry, penghargaan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri.
Sebab, apa yang dikerjakannya bukan sekadar membuat barang dari batok kelapa.
Dari Tampurung ke Nilai Tambah
Cerita Ecocraft menunjukkan satu hal sederhana: benda yang sebelumnya dianggap sisa bisa mempunyai nilai ekonomi ketika diolah dengan pengetahuan, kreativitas dan akses pasar.
Di sinilah gagasan ekonomi hijau mulai terlihat dalam bentuk yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Ekonomi hijau bukan semata-mata tentang produk yang menggunakan bahan alami atau tentang mengurangi sampah.
Lebih jauh, ada cara pandang untuk menggunakan sumber daya secara lebih efisien, menciptakan nilai tambah, membuka kesempatan ekonomi dan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut.
Dalam konteks Sulawesi Utara, pembicaraan itu menjadi penting karena daerah ini memiliki banyak sumber daya alam yang menjadi penopang ekonomi masyarakat.
Kelapa salah satunya.
Begitu juga perikanan, pertanian, pariwisata berbasis alam hingga potensi energi terbarukan.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi sekadar apa yang dimiliki Sulut, melainkan bagaimana sumber daya tersebut bisa diolah lebih jauh sehingga memberikan nilai yang lebih besar tanpa mengorbankan keberlanjutannya.
Bukan Hanya Membuat Produk
Untuk usaha kecil seperti Ecocraft, perubahan tersebut terlihat dari hal-hal yang sederhana.
Bahan baku yang sebelumnya terbuang mulai dimanfaatkan. Produk dibuat dengan nilai jual lebih tinggi. Pasar diperluas. Peralatan diperbaiki. Kapasitas produksi ditingkatkan.
Namun, proses menuju usaha yang lebih berkelanjutan tidak selalu sesederhana itu.
Ada kebutuhan akan pengetahuan, teknologi, pembiayaan, pencatatan usaha, standar produk hingga akses pasar.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Utara Grace Komaling melihat perubahan menuju praktik usaha yang lebih berkelanjutan perlu dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan pelaku usaha.
Bagi pelaku usaha mikro, kata dia, prioritas sehari-hari masih berkaitan dengan produksi, modal kerja, pemasaran dan bagaimana usaha tetap berjalan.
Karena itu, penerapan prinsip hijau tidak bisa hanya hadir dalam bentuk tuntutan tambahan.
Penggunaan bahan baku secara efisien, mengurangi limbah, memilah sampah, mengurangi plastik sekali pakai, menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan serta menghemat energi dan air merupakan langkah yang dapat dimulai secara bertahap.
Tantangannya adalah bagaimana praktik tersebut bisa menjadi bagian dari kegiatan usaha, bukan sekadar kewajiban administratif.
Sebab, jika transisi hijau justru dipandang sebagai tambahan biaya tanpa manfaat yang terlihat, pelaku usaha kecil akan sulit mengikutinya.
Ketika Sumber Daya Harus Diberi Nilai
Pengamat ekonomi Joy Tulung melihat ekonomi hijau memiliki arti penting bagi Sulawesi Utara karena berkaitan langsung dengan penghidupan masyarakat sekaligus keberlanjutan kekayaan alam daerah.
Potensi tersebut sebenarnya cukup besar.
Kelapa dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah. Perikanan dapat diperkuat melalui pengolahan. Pertanian dapat dikembangkan dengan pendekatan yang lebih efisien. Pariwisata alam juga dapat terus dikembangkan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
Namun, potensi tidak otomatis menjadi nilai ekonomi.
Diperlukan hubungan yang lebih kuat antara produksi, pengolahan, pembiayaan dan pasar.
Di titik inilah hilirisasi menjadi penting.
Ketika kelapa tidak berhenti pada komoditas mentah atau kopra, misalnya, ada peluang untuk menghasilkan produk olahan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Begitu pula dengan bagian-bagian kelapa yang selama ini kurang dimanfaatkan.
Ecocraft mengambil satu bagian kecil dari persoalan tersebut: tampurung.
Tetapi cerita besarnya jauh lebih luas.
Ekonomi Hijau Membutuhkan Ekosistem
Perubahan itu tidak bisa dibebankan kepada pelaku usaha seorang diri.
Asisten Bidang Perekonomian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan menekankan bahwa yang harus disiapkan bukan hanya kegiatan ekonomi hijaunya, tetapi ekosistem yang memungkinkan kegiatan tersebut berjalan.
“Sulut sangat siap. Jangan tanya seberapa siap. Tetapi ekosistem ekonomi hijau ini harus disiapkan terlebih dahulu,” ujarnya.
Ia menyebut sedikitnya ada lima hal yang perlu diperhatikan.
“Yang pertama, tata kelola. Yang kedua, kesiapan sumber daya untuk mengolah. Yang ketiga, harus ada manajemen ekosistem hijau yang modern. Yang keempat, kesiapan infrastruktur. Yang kelima, kesiapan masyarakat menerima perubahan.”
Karena itu, menurutnya, pembicaraan mengenai ekonomi hijau tidak cukup berhenti pada istilah tersebut.
“Jangan hanya bicara ekonomi hijau tok, tapi harus ada ekosistem ekonomi hijau.”
Ekosistem itu mencakup banyak hal sekaligus.
Ada bahan baku yang harus tersedia, sumber daya manusia yang mampu mengolahnya, teknologi, infrastruktur, konektivitas, pembiayaan, pasar dan tata kelola.
Semua bagian tersebut harus bergerak bersama.
Menjaga Pohon, Menjaga Masa Depan
Salah satu persoalan yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan bahan baku.
Jika industri pengolahan kelapa ingin berkembang, ketersediaan kelapa dalam jangka panjang harus diperhatikan.
Di sinilah program peremajaan atau replanting kelapa menjadi relevan.
Asisten Bidang Perekonomian Sulut menyebut replanting kelapa sebagai bagian dari ekonomi hijau.
“Replanting kelapa itu ekonomi hijau,” katanya.
Logikanya sederhana.
Jika sumber daya alam terus dimanfaatkan tanpa memperhatikan regenerasinya, maka industri yang bergantung pada sumber daya tersebut juga akan menghadapi persoalan di masa depan.
Karena itu, ekonomi hijau tidak hanya berbicara mengenai produk akhir yang terlihat ramah lingkungan.
Ia juga berbicara mengenai dari mana bahan baku berasal, bagaimana diproduksi, bagaimana diolah dan apakah sumber daya tersebut masih tersedia untuk generasi berikutnya.
Ketika Hijau Harus Tetap Menguntungkan
Persoalan lain adalah memastikan bahwa perubahan menuju ekonomi hijau tetap masuk akal secara bisnis.
Bagi pelaku usaha, keberlanjutan tidak cukup hanya baik bagi lingkungan. Usaha juga harus tetap menghasilkan.
Penggunaan teknologi baru, peralatan yang lebih efisien, kemasan ramah lingkungan atau pengelolaan limbah membutuhkan biaya.
Karena itu, manfaat ekonominya harus bisa dirasakan.
Jika penggunaan teknologi membuat produksi lebih cepat, limbah berkurang, biaya turun atau pasar bertambah, maka perubahan tersebut memiliki alasan bisnis yang kuat.
Hal inilah yang menjadi pekerjaan bersama pemerintah, perbankan, dunia usaha dan lembaga pendukung lainnya.
Bank Indonesia, misalnya, memiliki sejumlah peran dalam pengembangan kapasitas pelaku usaha, penguatan akses pembiayaan dan fasilitasi hubungan usaha dengan pasar.
Program seperti PATUA dan WANUA menjadi bagian dari pengembangan kapasitas wirausaha, sementara SIAPIK membantu pelaku usaha dalam pencatatan keuangan.
Namun, skala ekonomi hijau tentu tidak berhenti pada penguatan usaha kecil.
Diperlukan pula proyek yang mampu membawa sumber daya daerah masuk ke tahap pengolahan yang lebih besar.
Dari Potensi ke Proyek Investasi
Persoalan bagaimana mengubah potensi menjadi kegiatan ekonomi yang nyata juga menjadi perhatian Bank Indonesia Sulawesi Utara.
Dalam North Sulawesi Investment Forum (NSIF) 2026, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Joko Supratikto menekankan bahwa tantangan daerah saat ini bukan lagi sekadar mengenali potensi.
“Tantangan kita saat ini bukan lagi sekadar mengidentifikasikan potensi, melainkan memastikan bahwa potensi tersebut dapat diterjemahkan menjadi proyek yang siap ditawarkan, dipertemukan dengan investor, tentunya investor yang tepat gitu, Bapak/Ibu, dan pada akhirnya dapat direalisasikan untuk memberikan keuntungan bagi semua pihak, Bapak/Ibu,” ujar Joko.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa potensi sumber daya membutuhkan tahap lanjutan sebelum benar-benar menjadi investasi.
Di sinilah Regional Investor Relations Unit (RIRU) Bank Indonesia bekerja.
Proyek yang dinilai memiliki potensi tidak sekadar dikumpulkan dalam daftar. Proyek dikurasi, pemilik proyek diperkuat kapasitasnya, substansi dinilai dan proposal diperbaiki agar informasi yang disampaikan lebih jelas, kredibel dan relevan bagi kebutuhan investor.
Pendekatan tersebut penting karena investor tidak hanya membutuhkan cerita mengenai potensi daerah.
Investor membutuhkan proyek yang jelas, memiliki perencanaan, skema bisnis, kelayakan dan pihak-pihak yang dapat menjalankannya.
Bank Indonesia juga melakukan fasilitasi melalui pertemuan dengan calon investor, penyempurnaan proposal dan kajian, kunjungan lapangan hingga pembahasan skema pembiayaan.
Sebab, pada akhirnya ukuran keberhasilan bukan seberapa banyak proyek yang dipresentasikan.
“Proyek tidak ada artinya kalau hanya berhenti di proposal. Tidak ada artinya kalau hanya berhenti di dalam pameran-pameran. Yang paling penting adalah realisasi dari proyek tersebut, Bapak/Ibu,” kata Joko.
Kalimat itu membawa pembicaraan ekonomi hijau ke tahap yang lebih besar.
Sumber daya alam harus memiliki nilai tambah. Tetapi untuk sampai ke sana, dibutuhkan proyek yang benar-benar bisa dijalankan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Dari Cerita Kecil ke Hilirisasi
Dalam skala yang lebih besar, hilirisasi kelapa menjadi salah satu contoh bagaimana potensi daerah dapat diarahkan menuju kegiatan ekonomi bernilai tambah.
Sulawesi Utara memiliki basis kelapa yang kuat. Tantangannya adalah bagaimana komoditas tersebut tidak berhenti pada produk primer.
Pengolahan membutuhkan teknologi, investasi, kepastian bahan baku, infrastruktur dan pasar.
Di tingkat masyarakat, manfaatnya diharapkan tidak hanya dirasakan oleh industri pengolahan, tetapi juga oleh petani sebagai bagian awal dari rantai produksi.
Karena itu, pembangunan industri dan investasi harus berjalan bersama dengan penguatan masyarakat yang memasok bahan baku.
Hal yang sama berlaku untuk sektor lain.
Perikanan membutuhkan pengolahan dan konektivitas. Pariwisata membutuhkan infrastruktur sekaligus pengelolaan lingkungan. Energi terbarukan membutuhkan teknologi dan investasi.
Semua membutuhkan pengolahan, perencanaan, pasar, pembiayaan, infrastruktur dan kepastian bahan baku.
Itulah sebabnya ekonomi hijau tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah program.
Ia membutuhkan ekosistem.
Bukan Sekadar Tentang Tampurung
Di Tongkaina, Henry mungkin tidak sedang berbicara tentang istilah-istilah besar ketika mengambil tampurung dari petani kopra.
Ia hanya melihat sesuatu yang masih bisa digunakan.
Namun, dari sana terlihat bagaimana sebuah perubahan bisa dimulai.
Tampurung yang sebelumnya tidak memiliki nilai ekonomi diolah menjadi produk. Produk masuk ke pasar. Pelaku usaha mendapatkan penghasilan. Pasar membuka peluang kerja sama baru.
Yang menarik, perjalanan Ecocraft tidak berhenti pada produk yang dijual.
Henry juga membuat coral buatan dari batok kelapa untuk dikembalikan ke lingkungan laut.
Di titik ini, lingkaran ceritanya kembali kepada alasan awal Henry.
Laut.
Latar belakang kelautan yang membawanya mencintai lingkungan menjadi alasan mengapa bahan yang dianggap sisa itu justru ia manfaatkan.
Dari kelapa, ia membuat produk.
Dari produk, ia membangun usaha.
Dan dari usaha itu, ia kembali memberi perhatian kepada lingkungan tempat ia menggantungkan kecintaannya.
Menjaga Nafas Kelapa
Ekonomi hijau Sulawesi Utara pada akhirnya bukan cerita tentang satu produk, satu pelaku usaha atau satu program.
Ia adalah proses mengubah cara melihat sumber daya.
Kelapa tidak hanya dilihat sebagai buah untuk kopra. Tampurung tidak hanya dilihat sebagai limbah atau bahan bakar. Laut tidak hanya dilihat sebagai ruang ekonomi. Hutan, pertanian, perikanan dan potensi alam lainnya juga perlu dilihat bersama dengan masa depan sumber daya tersebut.
Perubahan itu membutuhkan banyak pihak.
Pemerintah menyiapkan tata kelola dan infrastruktur. Pelaku usaha menciptakan produk dan nilai tambah. Perbankan membuka akses pembiayaan. Lembaga seperti Bank Indonesia memperkuat kapasitas, mempertemukan pelaku usaha dengan pasar dan membantu menyiapkan proyek agar lebih siap ditawarkan kepada investor.
Sementara masyarakat menjadi bagian penting dari perubahan itu sendiri.
Sebab, ekonomi hijau tidak akan berarti jika hanya menghasilkan investasi dan pertumbuhan, tetapi meninggalkan masyarakat serta menghabiskan sumber daya yang menjadi fondasinya.
Cerita Henry mungkin dimulai dari tampurung yang dikumpulkan satu per satu.
Tetapi pesan yang dibawanya jauh lebih besar.
Bahwa sumber daya yang selama ini dianggap biasa saja masih menyimpan nilai.
Bahwa nilai itu membutuhkan pengetahuan, teknologi, pasar dan investasi untuk berkembang.
Dan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus selalu berlawanan dengan upaya menjaga lingkungan.
Di Sulawesi Utara, pohon kelapa masih berdiri.
Tantangannya adalah bagaimana memastikan pohon itu tetap memberi kehidupan, bukan hanya hari ini, tetapi juga untuk waktu yang panjang.
(*/in)