MANADO – Wali Kota Manado, Andrei Angouw, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Manado sekaligus Launching Pelayanan Digital Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kegiatan ini berlangsung di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Manado pada Senin pagi (7/9/2026).
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci, termasuk Sekretaris Kota (Sekot) Manado dr. Steaven Dandel, M.Ph., Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Sulawesi Utara, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Utara Jun E. Silangen, S.E., Ak., M.Si., serta Kepala Bapenda Kota Manado Jeffry Mongdong, S.Sos., M.Si., CGA. Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Yanti Mongkauw, S.E., para Camat, Lurah, dan Ketua Lingkungan se-Kota Manado.
Rakor dibuka dengan penghormatan Lagu Indonesia Raya dan doa pembukaan, dilanjutkan dengan laporan kegiatan dari Kepala Bapenda Manado. Puncak acara sesi awal adalah penayangan video profil dan peluncuran resmi layanan pembayaran PBB melalui platform digital “Atraksi PD”. Langkah ini diambil untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah secara cepat, transparan, dan efisien.
Dalam sambutannya, Wali Kota Andrei Angouw menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Ia menjelaskan struktur pemerintahan yang berjenjang, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, hingga tingkat lingkungan.
“Jadi intinya torang bersinergi dalam setiap langkah kerja sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang kita miliki,” ujar Wali Kota menggunakan bahasa daerah untuk mempererat kedekatan dengan aparatur tingkat bawah.
Wali Kota juga menyoroti peran strategis Ketua Lingkungan (Kaling) sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat paling dasar. Ia meminta para Kaling untuk aktif mengidentifikasi berbagai masalah di lapangan, seperti data warga miskin ekstrem, isu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta pendataan kepemilikan kendaraan.
“Penting bagi kita untuk mendata segala potensi dan permasalahan di wilayah masing-masing. Soal PBB juga perlu diintensifkan pembayarannya demi mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu, kebersihan kota harus menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Menutup arahannya, Wali Kota berharap agar seluruh peserta, khususnya para Camat, Lurah, dan Ketua Lingkungan, dapat menyimak dengan saksama materi yang disampaikan oleh Bapenda Provinsi Sulut dan Jasa Raharja Sulut. Materi tersebut dinilai sebagai bekal berharga untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan optimalisasi pendapatan daerah.
Dengan diluncurkannya layanan digital PBB dan penguatan koordinasi hingga tingkat lingkungan, Pemkot Manado optimis dapat meningkatkan realisasi pendapatan daerah sekaligus memberikan pelayanan yang lebih prima bagi warga Kota Manado. (*)