Katabrita – Sejumlah pakar di Sulawesi Utara menilai langkah pemerintah mengalihkan impor minyak dan gas (migas) ke Amerika Serikat (AS) merupakan keputusan strategis di tengah memanasnya situasi geopolitik global, terutama setelah penutupan Selat Hormuz yang mengganggu rantai pasok energi dunia.
Pakar ekonomi Universitas Negeri Manado (Unima), Dr. Robert R. Winerungan, mengatakan pengalihan sumber impor menjadi langkah realistis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga energi dalam negeri.
“Amerika memang cadangan migasnya mulai menurun, tetapi secara ekonomi dan sumber daya, mereka masih sangat dominan. Kita masih banyak mengandalkan Amerika saat ini. Jadi tepat kalau Presiden Prabowo menjalin agreement,” ujar Robert dalam diskusi bertema “Swasembada Energi di Era Prabowo, Sekadar Wacana atau Sudah Terencana” di Manado, Rabu (4/3) 2026.
Menurutnya, penutupan Selat Hormuz sebagai jalur utama perdagangan minyak dunia berpotensi memicu lonjakan harga global. Jika Indonesia tetap mengandalkan pasokan dari Timur Tengah, dampaknya bisa langsung terasa pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Selat Hormuz memang jalur utama perdagangan minyak dunia. Ada jalur alternatif, tetapi jaraknya lebih panjang sehingga biaya logistik menjadi lebih mahal. Kalau tertutup cukup lama, harga minyak dunia bisa naik drastis,” jelasnya.
Senada dengan itu, pakar energi Unima, Reynaldo J. Saliki, menilai pengalihan impor ke Amerika Serikat membawa manfaat jangka panjang, terutama dari sisi diversifikasi sumber pasokan.
“Ada diversifikasi sumber, sehingga kita tidak hanya bergantung pada satu wilayah saja,” ungkap Reynaldo.
Ia menekankan, di tengah konflik geopolitik, fluktuasi harga minyak, serta tantangan transisi energi, program swasembada energi justru semakin penting untuk menjaga stabilitas pasokan domestik. Program tersebut, kata dia, telah masuk dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Dalam situasi konflik geopolitik seperti sekarang, harga minyak tidak stabil, ada transisi energi, dan juga ketergantungan impor, program swasembada energi menjadi semakin penting,” katanya.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Anggela A. Adam menilai kebijakan pengalihan impor ke AS merupakan strategi tepat Presiden Prabowo Subianto. Ia membandingkannya dengan ketergantungan lama Indonesia terhadap Singapura dalam pemenuhan BBM.
“Ini strategi yang tepat dari Pak Prabowo. Kita selama ini rugi besar karena mengandalkan Singapura. Padahal Singapura tidak memiliki sumber daya minyak, mereka juga mengimpor dari negara lain lalu menaikkan harga dari sisi industri. Itu justru lebih mahal dibanding langsung ke Amerika Serikat,” paparnya.
Anggela yang juga Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon (Unsrit) menegaskan, swasembada energi bukan sekadar wacana, melainkan program prioritas yang telah dirancang dalam Asta Cita.
Ia mencontohkan pembangunan kilang Balikpapan serta rencana cadangan energi hingga 90 hari sebagai bagian dari langkah konkret pemerintah.
“Swasembada energi itu bukan lagi wacana karena sudah terencana. Memang implementasinya harus bertahap dan melalui pemetaan yang matang. Mungkin dalam lima tahun belum 100 persen, tetapi harus ada visi jangka panjang. Dari tahun lalu hingga tahun ini, saya lihat sudah menjadi program prioritas,” tegasnya.
Menurutnya, dorongan swasembada energi semakin relevan di tengah ketidakpastian global dan menjadi bagian penting dari delapan agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Iya, swasembada energi adalah salah satu dari delapan Asta Cita Pak Prabowo,” pungkasnya.
(*/in)