MANADO – Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., hadir langsung pada kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11).
Kehadiran Gubernur Yulius Selvanus dalam forum nasional strategis itu menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengoptimalkan sinergi lintas sektor guna mendukung pembangunan nasional serta menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto lewat Asta Cita.
Dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyerahkan sebanyak 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Menko Yusril menjelaskan kementerian koordinator dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan secara nyata, bukan sekadar rapat administratif atau kesimpulan di atas kertas. Ia meminta seluruh jajaran tahu secara pasti kebijakan mana yang belum berjalan, penyebabnya, siapa yang berwenang menyelesaikannya, serta keputusan apa yang diambil supaya penanganan persoalan lintas sektor terpadu.
Menko Yusril juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah pemerintahan dan tanggung jawab moral. Menurutnya, mendukung Presiden berarti memastikan setiap kebijakan pemerintah memiliki dasar hukum yang sah, prosedur tertib, dan pertimbangan matang sehingga Presiden tidak menanggung risiko persoalan hukum atau kekeliruan administrasi yang sebenarnya bisa dicegah. Ia menambahkan, kualitas rekomendasi kebijakan tidak dinilai dari tebalnya dokumen atau banyaknya rapat, melainkan seberapa mampu membantu instansi mengambil keputusan tepat sasaran untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat.
Secara tegas Menko Yusril meminta seluruh rekomendasi kebijakan yang telah diserahkan jangan hanya menjadi arsip semata, melainkan harus ditindaklanjuti dengan rencana aksi, pembagian tugas yang jelas, serta pemantauan berkelanjutan.
Merespons arahan Menko Yusril, Gubernur Yulius Selvanus menyambut baik rekomendasi kebijakan tersebut dan menyatakan kesiapan Pemprov Sulut untuk mengimplementasikan poin‑poin substansialnya. Sebagai wilayah strategis di Timur Indonesia, Sulawesi Utara berkomitmen menyelaraskan kebijakan daerah di bidang hukum, perlindungan HAM, pelayanan keimigrasian, dan pemasyarakatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025‑2030.
Gubernur menegaskan Pemprov akan terus memperkuat koordinasi, mengevaluasi efektivitas peraturan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan di Bumi Nyiur Melambai memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
Kegiatan penting ini juga dihadiri Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, lembaga penegak hukum, serta sejumlah kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.
Dengan keikutsertaan dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara siap berkolaborasi bersama pemerintah pusat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik terbaik. (*)
