MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027. Penetapan ini ditandatangani langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK) di Wisma Negara Bumi Beringin, Jumat (20/11/2026), didampingi unsur Forkopimda Sulut.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulut Nomor 297 Tahun 2026, UMP Sulawesi Utara Tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp4.323.465. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp320.835 atau sekitar 8,02 persen dibandingkan UMP Tahun 2026 yang berada di angka Rp4.002.630. Penetapan ini menggunakan nilai Alpha 0,74 dengan pengali 8,02 persen dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya proses penetapan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan. Penetapan upah minimum, kata beliau, merupakan bagian penting untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
“Saya berharap dengan ditetapkannya UMP ini dapat meningkatkan kesejahteraan, kenyamanan, serta daya beli para buruh. Di sisi lain, kami berharap para investor dan pelaku usaha tidak terbebani, karena pertumbuhan ekonomi Sulut saat ini berada dalam kondisi baik,” ujar Gubernur YSK.
Ketentuan ini berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Gubernur juga mengajak seluruh pengusaha di Sulawesi Utara untuk melaksanakan keputusan ini secara konsisten sebagai bentuk tanggung jawab sosial dunia usaha. Kenaikan upah diharapkan berjalan seimbang — melindungi pekerja tanpa mengabaikan kemampuan perusahaan, sehingga hubungan industrial yang harmonis dan iklim investasi yang kondusif tetap terjaga di Bumi Nyiur Melambai. (*)
