Katabrita – Penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dinilai penting untuk menciptakan keseimbangan dalam sistem demokrasi dan proses pengambilan keputusan politik di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Ferry Liando, saat menjadi pemateri dalam Sarasehan Kebangsaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang digelar anggota DPD/MPR RI perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), Stefanus B.A.N. Liow, di Kantor DPD RI, Tikala, Manado.
Dalam pemaparannya, Liando menilai DPD memiliki potensi besar menjadi kekuatan penyeimbang terhadap DPR, terutama dalam mengawal kepentingan masyarakat dan daerah.
Menurutnya, meskipun sama-sama merupakan lembaga legislatif, DPR dan DPD memiliki kewenangan yang berbeda. Bahkan, dalam sejumlah aspek, kewenangan DPD masih terbatas pada mengusulkan atau memberikan rekomendasi terhadap rancangan undang-undang.
Padahal, DPD memiliki karakter tersendiri karena anggotanya dipilih melalui jalur perseorangan dan tidak berasal dari partai politik.
“DPD itu kan mereka bertanggung jawab langsung kepada pemilih. Tidak ada lapisan-lapisan. Makanya ini aspek filosofis kenapa kita berharap ada penguatan kelembagaan yang harusnya melekat,” ujar Liando.
Ia berpandangan, penguatan DPD perlu dilakukan melalui pembagian kewenangan yang lebih jelas antara DPR dan DPD. Dengan demikian, masing-masing lembaga dapat menjalankan fungsi secara optimal tanpa saling tumpang tindih.
Liando mencontohkan, kewenangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta kebijakan fiskal daerah seharusnya memberikan ruang lebih besar bagi DPD.
Ia juga menilai DPD memiliki keunggulan dalam memahami karakteristik dan kearifan lokal karena anggotanya merupakan representasi daerah.
“Kenapa tidak diserahkan kepada DPD? Karena yang paling menguasai kearifan lokal itu adalah DPD sebetulnya, karena mereka merupakan perwakilan daerah,” jelasnya.
Lebih jauh, Liando menyoroti pentingnya mekanisme check and balances atau saling mengawasi dan mengimbangi dalam sistem demokrasi. Menurutnya, dominasi kelompok koalisi mayoritas di DPR berpotensi membuat mekanisme tersebut tidak berjalan optimal.
“Apalagi sekarang di DPR, mekanisme check and balances tidak ada. Karena terlalu mayoritas kelompok koalisi, check and balances tidak berjalan,” ungkapnya.
Dalam kondisi tersebut, ia menilai DPD dapat didorong menjadi kekuatan penyeimbang untuk memastikan setiap proses pengambilan keputusan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
Menurut Liando, karakter DPD yang tidak terikat dengan hierarki partai politik juga menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan lembaga tersebut. Anggota DPD memiliki tanggung jawab langsung kepada masyarakat yang memilih mereka.
Ia turut menyinggung proses pembentukan undang-undang yang dalam sejumlah kasus berujung pada pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian agar produk legislasi benar-benar mengakomodasi aspirasi masyarakat dan tidak didominasi kepentingan kelompok tertentu.
Ia mengingatkan bahwa kepentingan politik maupun kelompok pemodal berpotensi memengaruhi proses pembentukan kebijakan apabila tidak diimbangi mekanisme pengawasan yang memadai.
Selain dalam fungsi legislasi, Liando juga menyinggung peran DPD dalam pelaksanaan tugas-tugas MPR RI, termasuk dalam mekanisme pemakzulan atau impeachment.
Karena itu, ia berharap penguatan DPD tidak hanya dipandang sebagai upaya memperbesar kewenangan lembaga, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.
“DPD itu sebetulnya kita perlu dorong bagaimana dia menjadi kekuatan check and balances untuk memberikan keseimbangan-keseimbangan dalam proses pengambilan keputusan,” tegas Liando.
Sarasehan Kebangsaan tersebut menjadi ruang diskusi untuk membahas berbagai persoalan ketatanegaraan, termasuk penguatan peran lembaga perwakilan daerah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat nasional.
(*/in)