Katabrita – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Koordinasi Terpadu Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan menghadirkan Ketua Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Heddy Lugito.
Dalam arahan Ketua DKPP RI ini kepada penyelenggara Pemilu di Sulut, Lugito mengatakan bahwa Pilkada 2024 ini secara teknis tidaklah rumit, akan tetapi jika secara politis agak keras.
Hal itu dikatakan Lugito karena Pilkada, memilih tokoh-tokoh lokal yang ada di daerah, yang notabene tokoh-tokoh ini memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat.
“Dan tokoh-tokoh yang akan dipilih nanti, baik itu pasangan Gubernur, Walikota maupun Bupati memiliki kerabat dekat ditingkat wilayah masing-masing sehingga pertarungan akan lebih keras dibanding Pileg dan Pilpres,” ujar Ketua DKPP, Heddy Lugito pada Senin (7/10) 2024 kepada seluruh penyelenggara Pemilu hingga ditingkat desa se Sulut melalui virtual.
Dalam arahannya ini, Lugito mengatakan bahwa saat hari pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, semua mata akan tertuju kepada KPU dan Bawaslu sampai kepada tingkat bawah.
“Oleh karena itu DKPP hadir bukan untuk menghukum KPU ataupun Bawaslu, akan tetapi menjaga supaya penyelenggara pemilu berjalan pada jalurnya, ” jelas Lugito
Lanjut Lugito, DKPP menjaga dari segi etika agar pemilu berjalan dengan baik.
“Etik bukan persoalan benar dan salah, tapi perbuatan yang patut atau tidak patut yang dilakukan oleh Penyeenggara dan bukan hanya perilaku tetapi juga perkataan,” urainya.
“Jadi harap hati-hati berprilaku,” pesannya.
Kemudian, Lugito juga memberikan apresiasi kepada Penyelenggara Pemilu di Sulut, kolaborasi KPU dan Bawaslu yang baik sehingga saat Pemilu 2024 lalu tidak ada Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Menurut Lugito, ada atau tidak adanya PSU ini tergantung penyelenggara.
“Jangan sampai ada PSU di satu TPS pun, karena semua tergantung kepada rekan-rekan semua, bagaimana menyelenggarakan Pilkada secara baik, agar peserta tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran undang-undang, ” tegasnya.
Tak lupa dirinya berharap selain tidak ada PSU lagi saat Pilkada 2024, juga tidak ada laporan yang masuk kepada DKPP terkait etik penyelenggara Pemilu terlebih yang dijatuhkan sanksi.
Adapun rakor yang diinsiasi Ketua Bawaslu Ardiles Mewoh, memiliki harapan dengan adanya Rakor Terpadu lebih memotivasi Penyelenggara Pemilu di Sulut untuk dapat bekerja bersama-sama, bersinergi dan berkolaborasi untuk pelaksanaan Pilkada 2024.
Hal itupula yang menjadi komitmen dari KPU dan Bawaslu Sulut.
Turur hadir dalam rakor Terpadu, Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan dan anggota Bawaslu Sulut, Steffen Linu serta Jajaran penyelenggara yang hadir secara daring baik jajaran KPU dan Bawaslu, PPK dan panwascam di 171 kecamatan dan PPS serta PKD di 1.839 desa/kelurahan di kantor masing-masing wilayah.
(indah)