Katabrita – Hal yang berbeda dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara, yakni bertepatan juga dengan datangnya bulan Ramadhan ini menggelar acara Ngabuburit Pengawasan.
Acara yang melibatkan pemantau pemilu, mahasiswa dan media ini adalah program dari Sekretariat Bawaslu Sulut yang juga merupakan program dari Bawaslu RI.
Ngabuburit yang juga memiliki artian menunggu datangnya adzan magrib menjelang berbuka puasa ini menjadi lebih menarik karena disi dengan berbagai diskusi mengenai Pilkada 2024 yang lalu.
Salah satunya dengan pemateri Ferry Liando, yang adalah seorang pakar kepemiluan juga dosen FISIP Unsrat ini, dia membuka diskusi dengan peserta untuk menanyakan seberapa besar kepuasan dengan hasil dari penyelenggaraan Pilkada 2024 lalu.
Menurut Liando, diskusi mengenai seberapa puas dengan hasil penyelenggaraan pilkada ini begitu penting yang juga nantinya akan dipakai untuk kepentingan ilmiah.
Dalam diskusi singkat ini, beberapa mahasiswa mengemukakan ketidakpuasan mereka terhadap hasil dari Pilkada 2024.
“Siapa yang tidak puas karena calon tidak terpilih atau tidak puas karena tidak mendapatkan uang,” tanya Liando kepada puluhan peserta yang hadir.
Sebelumnya para peserta malu malu menjawab, namun satu persatu peserta mulai mengemukakan ketidakpuasan mereka akan hasil Pilkada 2024.
“Adanya monopoli dari partai politik terhadap calon,” tukas seorang mahasiswa
“Masih ada ASN yang tidak netral, ” timpal yang lain lagi.
Liando pun mengapresiasi keberanian peserta yang sudah mengemukakan pendapatnya.
“Memang Pilkada sudah selesai, namun kalau ada yang menyatakan puas dan tidak puas, maka tandanya kita peduli akan negara kita, yang mana dengan puas atau tidak puasnya kita menghindarkan dari pemilih apatis sebenarnya ” ujar Liando.
Menurut Liando pertanyaan mengenai puas atau tidak puas terhadap Pilkada bukan berarti salah atau tidak salah.
“Diluar sana ada ditemukan ijazah palsu, ada calon yang bayar mahar kepada parpol dan itu bahaya,” katanya tegas.
Liandopun menyatakan bahwa dirinya setuju agar bagaimana semua pihak mempertahankan demokrasi menjadi lebih baik.
“Saya kira penting bagi kita untuk melahirkan kepuasan, ada bagian dari masyarakat yang menentukan siapa yang akan menjadi calon lembaga politik, harus ada sanksi dari parpol misalnya jika tiba saat tiba akal dalam menentukan calon,” katanya lagi.
Begitupun bagi ketidaknetralan ASN, kata Liando penting bagi ASN untuk bersikap netral supaya tidak ada keberpihakan dan keadilan dalam hal pelayanan.
“Kita harus dorong dan membuat gerakan agar ASN ini harus netral,” pungkas Liando.
Sebelumnya, dalam pembukaan kegiatan Ngabuburit Pengawasan Evaluasi dan Rekomendasi Tindak Lanjut Dukungan Sekretariat Bawaslu Bersama Stakeholder Dalam Perlibatan Pemantau Pemilu Dan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara yang dibuka oleh Anggota Bawaslu Sulut, Donny Rumagit mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan supervisi terkait pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di kabupaten Talaud di kecamatan Esang.
Adapun acara Ngabuburit Pengawasan juga diisi oleh pemateri lainnya seperti Johny Suak, Rendy Umboh, Jeirry Sumampow dan Christian.
(in)