oleh

Upaya Pencegahan Korupsi dan Berantas Mafia Tanah, BPN Sulut Telah Lakukan Transparansi Layanan

Katabrita –  Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan Seminar Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia serentak di 5 (lima) Kabupaten/Kota se- Sulawesi Utara yaitu Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung dan Kota Kotamobagu.

Tema yang diangkat tahun 2022 ini yakni: “Wujudkan Budaya Anti Korupsi, Bersama Rakyat Perangi Mafia Tanah”.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya yaitu Seminar Dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan dengan Tema “Jadilah Pahlawan Dalam Memerangi Mafia Tanah”.

Tujuan seminar ini untuk menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dan  Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sulawasei Utara dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan pemberantasan mafia tanah/kejahatan pertanahan.

“Pencegahan terhadap perilaku korupsi dapat dimulai dari membangun zona integritas, di mulai dari pimpinan dan beserta seluruh jajaran untuk berkomitmen tidak melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme/KKN dalam menjalankan tugas –  tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara sehingga akan tercipta area atau Wilayah Bebas Koruspsi/WBK sebagamana diatur dalam Peraturan Menpan No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas,” ujar Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara Sulawesi Utara, Lutfi Zakaria saat menyampaikan press release dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Jumat (9/12) 2022.

Menurutnya, Pembangunan Zona Integritas menanamkan orientasi kerja yang bermuara pada kepuasan masyarakat dimana salah satu keinginan masyarakat dalam menikmati layanan adalah tidak adanya perilaku korup dalam lembaga pelayanan publik.

“Aksi nyata transparansi layanan di beberapa Kantor Pertanahan telah dilakukan dengan inovasi layanan seperti LALAMPA/ Layanan Langsung Mandiri di Kantor Pertanahan Kota Manado yaitu layanan dapat dilakukan secara online tanpa perlu datang ke Kantor Pertanahan, SEPATU/ Layanan Balik Nama Tepat Waktu di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, KETAPEL antar sertipikat sampai ke rumah pemohon di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara  dan loket layanan khusus bagi pemohon langsung yang datang dan tanpa kuasa,” jelasnya.

Untuk itu Zakaria memaparkan bahwa dalam rangka pencegahan atau pemberantasan korupsi dan mafia tanah/kejahatan pertanahan diperlukan langkah-langkah, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara adalah dengan menegakkan tertib adminsistrasi pertanahan yang merupakan kebijakan pokok pertanahan dalam rangka mewujudkan kelengkapan data dari setiap bidang tanah tercatat dan diketahui dengan mudah, baik mengenai riwayat, kepemilikan, subjek haknya, keadaan fisik serta ketertiban prosedur dalam setiap urusan yang menyangkut tanah.

Selain itu, kata dia diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor usaha, sektor pendidikan, serta organisasi masyarakat dalam melakukan upaya pemberantasan mafia tanah/kejahatan pertanahan.

“Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara telah bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dengan membentuk suatu Tim Terpadu Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan,” katanya

Adapun langkah lain yang telah dilakukan yaitu mengadakan Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota se Sulawesi Utara dengan melibatkan unsur aparat penegak hukum, pemerintah daerah, Notaris/PPAT, sektor usaha, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.

Menutup rangkaian seminar, Kakanwil berpesan kepada seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se- Sulawesi Utara pada Hari Anti Korupsi Sedunia, agar adanya
Pembangunan Zona Integritas di seluruh Kantor Pertanahan, Edukasi masyarakat tentang layanan pertanahan dan program strategis nasional, Membangun sikap saling mengingatkan akan bahayanya korupsi, Membangun sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing, Melaksanakan tugas dan fungsi sesusi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(**Indah)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *