Tomohon – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pemeriksaan fisik terhadap ratusan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Tomohon. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penertiban administrasi pengelolaan barang milik daerah, khususnya kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.
Pemeriksaan berlangsung pada Senin, 14 April 2025, bertempat di Lapangan Kantor Wali Kota Tomohon. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara nomor mesin dan nomor rangka kendaraan dengan dokumen resmi yang dimiliki, serta untuk menginventarisasi jumlah dan kondisi fisik kendaraan yang tersebar di setiap perangkat daerah.
Hadir langsung dalam Pemeriksaan tersebut, Wali Kota Tomohon Caroll J. A. Senduk, SH bersama Wakil Wali Kota Sendy G. A. Rumajar, SE, M.I.Kom, serta Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, SE, ME. Dari pihak BPK, turut hadir Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara Elvira Amelia Kaligis, Ketua Tim Pemeriksa Cheren Martina Sendow, beserta anggota tim pemeriksa.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Caroll J. A. Senduk menegaskan pentingnya kerja sama seluruh pejabat dan ASN yang menggunakan kendaraan dinas.
“Kami berharap agar para pelayan masyarakat di Kota Tomohon dapat kooperatif dalam memperlihatkan fisik kendaraan dinas yang dimiliki untuk diinventarisasi oleh BPK. Saya minta pejabat Pemkot yang memiliki kendaraan dinas agar aktif memperhatikan kondisi fisik dan mesin kendaraan, sehingga dapat diketahui berapa unit yang dimiliki oleh masing-masing dinas,” ujar Wali Kota.
Lebih lanjut, Wali Kota juga mengingatkan seluruh pegawai dan pejabat yang memanfaatkan kendaraan dinas agar selalu disiplin dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu.
“Saya ingatkan dengan tegas, membayar pajak kendaraan dinas secara tepat waktu adalah kewajiban. Ini akan berpengaruh langsung terhadap kenyamanan dan kelayakan kendaraan saat digunakan,” tambahnya.
Pemeriksaan fisik kendaraan dinas ini diharapkan dapat mendukung akuntabilitas pengelolaan aset daerah serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di Kota Tomohon.