Katabrita — Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama Bank Indonesia terus mendorong strategi pengendalian inflasi berbasis ketersediaan dan keterjangkauan komoditas. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), penyaluran bantuan pangan, serta fasilitasi distribusi antar daerah.
Kegiatan GPM ini menjadi bagian dari High Level Meeting TPID Minahasa yang digelar di Aula Kantor Bupati, Rabu (16/7/2025), sebagai respon terhadap lonjakan harga pangan utama seperti beras, cabai rawit, dan bawang merah. Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa kegiatan seperti ini harus menjadi aksi rutin yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Sementara itu, Kepala BI Sulut Joko Supratikto menyebut bahwa curah hujan yang tinggi menyebabkan terganggunya proses pengeringan gabah, yang berdampak signifikan pada kenaikan harga beras sebagai pendorong utama inflasi. Oleh karena itu, pemerintah dan TPID memperkuat sinergi, termasuk melalui program fasilitasi distribusi pangan (FDP).
“Evaluasi bersama terus kami lakukan, termasuk intervensi pasar, bantuan pupuk, dan monitoring stok komoditas strategis,” terang Joko.
Lebih lanjut, Joko menyampaikan bahwa keberadaan GPM dan distribusi pangan subsidi menjadi wujud nyata perlindungan sosial yang menjangkau masyarakat rentan. Gerakan ini juga didukung oleh kerja sama lintas instansi dan penguatan peran pemerintah daerah.
Melalui berbagai intervensi seperti GPM, FDP, dan bantuan pangan, Pemkab Minahasa bersama BI memastikan bahwa pengendalian inflasi menjadi bagian dari strategi pemulihan ekonomi yang terstruktur. Bukan hanya menjaga harga, tetapi juga membangun sistem pangan yang tangguh dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
(*/in)