MANADO – Wali Kota Manado Andrei Angouw melalui Wakil Wali Kota dr Richard Sualang menyampaikan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Manado, Selasa (15/07/25).
Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kota Manado Apt. Dra Aaltje Dondokambey M. Kes didampingi Wakil Ketua Mona Kloer dan Mikael Damapolii dan dihadiri oleh para anggota DPRD Kota Manado serta Sekda Steaven Dandel sebagai Ketua TAPD Kota Manado.
Disampaikan Sualang, APBD Induk Kota Manado Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan melalui Perda Kota Manado Nomor 4 tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 yang telah diubah menjadi APBD Perubahan Kota Manado tahun anggaran 2024 melalui Perda Kota Manado Nomor 6 tahun 2024 tanggal 8 Oktober 2024, merupakan program kerja pemerintah Kota Manado untuk tahun anggaran 2024.
“Atas berkat Yang Maha Kuasa tanggal 26 Mei 2025 Pemkot Manado boleh meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024. Pencapaian ini tidak lepas dari dukungan DPRD Kota Manado, sehingga kita dimungkinkan untuk menorehkan prestasi yang membanggakan tersebut,’ tutur Sualang.
Pada kesempatan tersebut Wawali Richard Sualang menyampaikan secara garis besar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Manado tahun anggaran 2024.
“Rincian dan perhitungan-perhitungan secara detail dapat dicermati pada dokumen-dokumen laporan keuangan yang telah disampaikan kepada dewan yang terhormat,” kata Sualang.
Secara singkat Wawali menyampaikan gambaran umum realisasi APBD tahun anggaran 2024 yaitu :
A. PENDAPATAN
Target Pendapatan sebesar Rp 1.758.521.230.451,00 realisasi sebesar Rp 1.648.874.295.617,74 atau 93,76 Persen.
1. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp 509.822.424.000,00 realisasi sebesar Rp 436.522.355.626,74 atau 85,62 Persen.
Pendapatan Asli Daerah ini terdiri atas:
1. Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp 445.000.000.000,00 realisasi Rp 403.741.214.018,69 atau 90,73 Persen.
2. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp 29.945.600.000,00 realisasi Rp 17.504.276.967,00 atau 58,45 Persen.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp 5.240.166.674,00 atau 104,80 Persen.
4. Lain-Lain PAD yang sah ditargetkan Rp 29.876.824.000,00 realisasi sebesar Rp 10.036.697.967,05 atau 33,59 Persen.
II. Pendapatan Transfer Ditargetkan Sebesar Rp 1.208.924.259.673,00 realisasi sebesar Rp 1.187.011.617.298,00 atau 98,19 Persen.
Pendapatnya Transfer ini terdiri atas :
1. Pendapatan transfer pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp 1.085.071.003.000,00 realisasi sebesar Rp 1.064.246.611.748,00 atau 98,08 Persen.
2. Pendapatan Transfer antar daerah ditargetkan sebesar Rp 123.853.256.673,00 realisasi sebesar Rp 122.765.005.550,00 atau 99,12 Persen.
III. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp 39.774.546.778,00 realisasi sebesar Rp 25.340.322.693,00 atau 63,71 Persen yaitu:
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditargetkan sebesar Rp 39.774.546.778,00 realisasu sebesar Rp 25.340.322.693,00 atau 63,71 Persen.
B. Belanja.
Belanja dianggarkan sebesar Rp 1.741.081.282.264,00 realisasi sebesar Rp 1.590.887.978.278,00 atau 91,37 Persen. Anggaran belanja daerah ini di distribusikan pada belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga dengan rincian sbb:
1. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp 1.448.353.638.595,00 realisasu sebesar Rp 1.340.168.284.481,00 atau 92,53 Persen.
Belanja Operasi Terdiri Atas:
1. Belanja Pegawai Dianggarkan sebesar Rp 664.480.876.960,57 realisasi sebesar Rp 640.462.343.000,00 atau 96,39 Persen.
2. Belanja Barang dan Jasa Dianggarkan Rp 628.692.865.374,43 realisasi sebesar Rp 552.802.034.927,00 atau 87,93 Persen.
3. Belanja Bunga Dianggarkan Rp 14.621.000.000,00 realisasi sebesar Rp 14.617.400.035,00 atau 99,98 Persen.
4. Belanja Hibah Dinggarkan sebesar Rp 134. 408.896.260,00 realisasi sebesar Rp 129 303.006.519,00 atau 96,20 Persen.
5. Belanja Bantuan Sosial Dianggarkan Sebesar Rp 6.150.000.000,00 realisasi sebesar Rp 2.983 500.000,00 atau 48,51 Persen.
II. Belanja Modal Dianggarkan Sebesar Rp 289.749.419.212,00 realisasi sebesar Rp 250.719.693.797,00 atau 86,53 Persen.
Untuk Belanja Modal Terbagi Atas:
1) Belanja Modal Tanah Dianggarkan Sebesar Rp 6.845.895.000,00 realisasi sebesar Rp 6.845.895.000,00 atau 100 Persen.
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin duanggarkan sebesar Rp 59.942.419.152,00 realisasi sebesar Rp 55.627.303.240,00 atau 92,80 Persen.
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dianggarkan sebesar Rp 123 815 647.830,00 realisasi sebesar Rp 102.460.901.230,00 atau 82,75 Persen.
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi duanggarkan sebesar Rp 93.460.593 658,00 realisasi sebesar Rp 80.156.499.255,00 atau 85,77 Persen.
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya duanggarkan sebesar Rp 5.418.213.572,00 realisasi sebesar Rp 5.362.445.072,00 atau 98,97 Persen.
6) Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp 266.650.000,00 realisasi sebesar Rp 266.650.000,00 atau 100 Persen.
III. Belanja Tidak Terduga Dianggarkan sebesar Rp 2.978.224.457,00 realisasi sebesar Rp 0 atau 0,00 Persen.
Surplus/Defisit Dianggarkan Surplus Rp 17.439.948.187,00 realisasi sebesar surplus Rp 57.986.317.339,00 atau 332,49 Persen.
C. Pembiayaan.
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp 32.480.051 813,00 realisasi sebesar Rp 32.480.051.813,21 atau 100 Persen. Terdiri dari:
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dianggarkan sebesar Rp 32 480.051.813 00 realisasi sebesar Rp 32.480.051.813,21
III. Pengeluaraan Pembiayaan Daerah
Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 49.920.000.000,00 realisasi sebesar Rp 44.088.249.026,00 atau 88,32 Persen Terdiri dari:
1) Penyertaan Modal sebesar Rp 5.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp 0 atau 0,00 Persen.
2) Pembiayaan Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo duanggarkan Rp 44.920.000.000,00 realisasi sebesar Rp 44.088.249.026,00 atau 98,15 Persen.
“Sisa lebih pembiayaan anggaran (Siapa) merupakan jumlah surplus/defisit dengan jumlah pembiayaan netto. Untuk Silpa tahun 2024 sebesar Rp 46.378.120.126,95,” tutup Wawali dengan harapan kiranya dewan yang terhormat berkenan melakukan pembahasan terhadap materi ini melalui alat kelengkapan dewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (nny)