Katabrita – Upaya menjaga stabilitas harga pangan di kawasan timur Indonesia terus diperkuat. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pasokan pangan tetap terjaga dan harga stabil, khususnya di wilayah kepulauan seperti Sulawesi Utara.
“Melalui sinergi peningkatan produksi, efisiensi distribusi, dan dukungan digitalisasi, kita jaga harga pangan tetap stabil, inflasi terkendali, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” ujar Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali dalam kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulampua 2025 di Manado, Senin (27/10) 2025
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai kementerian, pemerintah daerah se-Sulampua, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog. Ricky mengapresiasi kerja sama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang berhasil menjaga inflasi nasional di level 2,65% (yoy) pada September 2025.
Menurutnya, pengendalian inflasi pangan tidak hanya soal harga, tapi juga kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya untuk pangan. “Melalui Gerakan Pasar Murah dan operasi pasar dengan prinsip ‘Tiga Tepat’—tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat waktu—intervensi harga akan lebih efektif, terutama untuk komoditas strategis seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan ikan segar,” jelas Ricky.
Ia juga menekankan pentingnya mempercepat distribusi antarwilayah melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk memastikan pasokan mencukupi, terutama di daerah kepulauan dan pegunungan yang sulit dijangkau. “Seluruh program ini perlu disinergikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan dukungan koperasi, BUMD, dan pelaku usaha lokal,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menegaskan pentingnya sinergi daerah dalam pengendalian inflasi agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama dari provinsi hingga kabupaten/kota se-Sulampua. Dengan peran Sulawesi sebagai lumbung pangan kawasan timur, TPID perlu memetakan wilayah surplus dan defisit serta memperkuat kerja sama antar daerah lewat skema business-to-business,” ujar Yulius.
Ia mencontohkan, Koperasi Wale Tani Mapalus di Sulawesi Utara telah menyalurkan hasil panen langsung ke Perusahaan Umum Daerah (PUD). Di Sulawesi Selatan, model kemitraan hulu–hilir juga berhasil menghubungkan kelompok tani, UMKM, dan ritel modern. “Langkah seperti ini bisa dicontoh lebih luas agar pengendalian inflasi Sulampua semakin dirasakan masyarakat,” katanya.
Acara GNPIP Sulampua 2025 juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPIP–TPID se-Sulampua, yang dipimpin Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan.
Ia menegaskan bahwa efisiensi logistik menjadi kunci penguatan ketahanan pangan di wilayah kepulauan. “Pemerintah terus memperluas fasilitas ongkos angkut dan subsidi angkutan udara untuk mempercepat distribusi pangan ke wilayah terpencil,” jelas Ferry.
Rapat tersebut menghasilkan tiga kesepakatan strategis. Pertama, menekan inflasi pangan bergejolak di bawah 5% hingga akhir 2025 melalui pasar murah dan stabilisasi harga pangan. Kedua, memperkuat pasokan hortikultura dan perikanan dengan smart farming, contract farming, serta pengoperasian cold storage. Ketiga, meningkatkan efisiensi logistik dan pembiayaan melalui tol laut, jembatan udara, serta optimalisasi KUR untuk pertanian dan nelayan.
Ke depan, BI bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat kolaborasi dalam mengantisipasi cuaca ekstrem, menekan disparitas harga antarwilayah, dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan agar stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
(*/in)